STIH Painan Tegaskan Berbeda dengan Universitas Painan

Mereka meminta mahasiswa dan alumni tak resah dengan kasus yang menimpa Universitas Painan

Konferensi pers pihak STIH Painan.

Jakarta, Nusantaratv.com - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan menegaskan perguruan tingginya tak terkait dengan kasus dugaan izin palsu Universitas Painan. STIH Painan sendiri disebut berbeda dengan Universitas Painan, sebab izin operasional kampus mereka diterbitkan secara legal, sejak tahun 2012.

"Saya sampaikan bahwa STIH Painan tidak ada kaitannya dengan SK palsu Universitas Painan, yang terkait adalah Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) yang memberi izin dan memindahkan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Jatim ke Banten dan selanjutnya praktek ini dibantu oleh oknum yang mengaku sebagai orang Dikti," ujar Ketua Pembina STIH Painan, H. Patwan Siahaan, S.E., S.H., M.H. di Jakarta, Senin (3/5/2021).

Turut hadir dalam kesempatan itu, tim kuasa hukum STIH Painan. Antara lain dosen dan advokat Sabaruddin, S.H., M.H.,
dosen STIH Painan dan Ketua LKBH STIH Painan, Rohmatullah, S.H., M.H., Kaprodi STIH Painan, Bustomi, S.H.I, M.H, DOSEN dan juga advokat Tedi Subrata, S.H., MH.

Menurut Patwan, dalam kasus ini Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) terjebak oleh tawaran oknum yang mengaku orang Dikti, saat mengurus pemindahan kampus dan sekaligus penggabungan kampus menjadi Universitas Painan.

"Ternyata oknum yang mengaku orang Dikti adalah bukan orang Dikti," kata dia.

Sementara menurut Sabaruddin, pihaknya mengklarifikasi legalitas STIH Painan agar mahasiswa, alumni dan masyarakat tidak gelisah dan berspekulasi mengenai isu serta berita yang berkembang.

"Ketua STIH Painan menyampaikan kepada seluruh civitas akademika STIH Painan agar tidak resah terkait adanya pemberitaan mengenai SK palsu ini, karena tak terkait dengan legalitas STIH Painan," kata dia.

Guna meyakinkan semua pihak, kata Sabaruddin, para mahasiswa dan alumni serta masyarakat, bisa mengecek legalitas STIH Painan di pddikti.kemdikbud.go.id dengan kode 043329 dan situs stih-painan.ac.id, dengan Nomor SK pendirian PT: 29/E/O/2012 pada tanggal 26 Januari 2012.

"Jadi STIH Painan ini berdiri sendiri dan tidak masuk dalam Universitas Painan. STIH Painan berdiri tahun 2012. Izin legal secara hukum," tuturnya.

Meski begitu, Sabaruddin mengakui bahwa YKPM yang menaungi STIH Painan, tengah mengajukan berdirinya Universitas Painan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan perguruan tinggi tersebut.

Sabaruddin mengatakan, pengajuan izin baru ini ditempuh secara prosedural, mulai dari kelengkapan surat izin Yayasan maupun surat lain yang menunjang terbitnya SK.

"Namun baru diurus dan diajukan saja, sudah dipalsukan SK-nya," katanya.

Menurut Sabaruddin, prosedur pengurusan izin dilakukan oleh orang yang mengaku pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti).

"Namun, setelah mendapatkan SK ternyata SK yang diterima Yayasan adalah SK palsu," ucapnya.

Walau demikian, beberapa hari usai menerima SK, tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) dari Kelembagaan dan Biro Hukum Dikti mengirimkan surat untuk menginvestigasi dan mengecek kebenaran SK palsu yang diterbitkan.

"Pada pertemuan itu dihadirkan oknum yang mengaku pegawai Dikti berinisial NP," jelas Sabaruddin.

Dalam penjelasannya di depan perwakilan Yayasan dan tim EKA, NP mengaku bahwa dalam pengurusan SK ini, tidak ada keterlibatan dari Yayasan maupun pengurus lain.

Tak puas terhadap pengakuan NP, tim EKA menanyakan apakah ada keterlibatan orang dalam di Dikti atas penerbitan SK palsu ini. NP pun menjawab ada, akan tetapi ia tidak mau memunculkan nama oknum di depan tim EKA dan pengurus Yayasan.

"Setelah didesak tim EKA, NP pun menyebutkan inisial nama oknum pegawai Dikti yang terlibat yaitu berinisial R dan AW, dan berbicara hanya empat mata dengan salah satu tim EKA," jelas Sabaruddin.

Adapun beberapa jam setelah pertemuan empat mata dengan NP, menurut dia tim EKA meninggalkan kampus dengan tidak memberikan berita acara hasil dari kunjungan tersebut.

Diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan izin palsu Universitas Painan dan dugaan pencatutan nama Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim. Salah satunya Profesor Sudadio. Kasus ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pihak Biro Hukum Kemendikbud-Ristek, pada 17 Februari 2021 lalu. 

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK