Sidang Kasus Laporan Anak Bos Kapal Api, Ahli Sebut Perkara Perdata Bukan Pidana

Sidang beragenda mendengar keterangan ahli

Sidang perkara yang dilaporkan Christeven Mergonoto.

Surabaya, Nusantaratv.com - Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang perkara dengan terdakwa Christian Halim, yang dilaporkan Christeven Mergonoto, anak dari pemilik perusahaan grup Kapal Api, Senin (6/4/2021).

Sidang beragendakan pemeriksaan saksi ahli pidana. Kuasa hukum terdakwa dari LQ Indonesia Law Firm, menghadirkan dua orang ahli pidana, yakni Dr Dwi Seno Widjanarko, SH, MH dari Universitas Bhayangkara Jakarta dan Dr Sholehudin, SH, MHum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

Kuasa hukum terdakwa, Jaka Maulana, mengatakan LQ menghadirkan dua orang ahli pidana untuk membuat terang perkara pidana ini di depan persidangan.

"Untuk membuktikan apakah kasus yang dilaporkan Christeven Mergonoto ini ada dasarnya? Dihadirkan dua orang ahli agar memastikan karena dua otak dan dua pengetahuan ahli untuk memastikan kevalidan perkara ini," ujarnya.

Adapun dalam keterangannya di persidangan, Dwi Seno mengatakan bahwa kasus yang dipaparkan di depan persidangan mengenai perselisihan kontrak penambangan dan pembuatan infrastruktur, adalah masalah keperdataan yang diatur di Pasal 1320 Jo 1338 KUH Perdata.

"Ini kasus perdata bukan pidana. Mens rea tidak terpenuhi karena sudah ada pengerjaan walau tidak sesuai ekspektasi si pemberi proyek," kata dia.

Sementara Sholehudin menerangkan, bahwa apabila dalam dakwaan jaksa menyematkan perihal appraisal dan kerugian, menurutnya faktor kerugian bukanlah unsur pidana dalam Pasal 372 dan 378 KUH Pidana.

"Jadi tidak relevan itu tuduhan kerugian karena dalam pidana penipuan dan penggelapan yang menjadi unsur adalah kesengajaan perbuatan melawan hukum. Jaksa seharusnya membuktikan perbuatan pidana dan bukan mengembar-gemborkan besaran kerugian yang dialami pelapor Christeven," jelasnya.

Kuasa hukum lainnya dari LQ, Alvin Lim, saat sidang sempat bertanya kepada ahli pidana Univ Bahayangkara Jakarta Dwi Seno, mengenai apakah proyek yang belum selesai dikerjakan dan diminta dihentikan oleh pelapor, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan dianggap terjadi kerugian.

"Tidak dapat dikategorikan perbuatan pidana, hal ini diatur di Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata," jawab Dwi Seno.

Ditanyakan lebih lanjut mengenai adakah pasal dalam hukum pidana yang mengatur tentang persidangan yang mengadili kasus pidana namun ternyata yang menjadi pokok perkara adalah perselisihan atau sengketa bisnis, yang diatur dalam hukum perdata.

"Bagaimana diatur dalam UU, apakah yang seharusnya dilakukan hakim apabila ternyata dalam sidang dibuktikan bahwa perkara tersebut dalah perkara perdata?" kata Founder LQ Indonesia Law Firm itu.

"Ada diatur bahwa dalam perkara dimana perbuatan terbukti namun bukan pidana, maka majelis hakim menjatuhkan putusan lepas atau onslag," jawab Dwi Seno.

Kuasa hukum terdakwa lainnya, Jaka Maulana, menilai keterangan ahli hari ini menjadi salah satu alat bukti yang patut dipertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini sesuai Pasal 184 KUH Pidana tentang hukum pembuktian.

"Ahli nyata-nyata dan gamblang mendukung pernyataan LQ Indonesia Law Firm dalam eksepsi kuasa hukum bahwa kasus ini adalah kasus perdata," jelas Jaka.

Menurut Alvin, sesungguhnya kasus ini dari awal terdapat dugaan rekayasa. Terlebih, ada dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum sehingga kasus yang dinilai merupakan perdata, bisa naik ke persidangan pidana.

"Bahkan kasus yang disidangkan ini telah menyeret nama oknum pengacara Natalia Rusli yang menyebut dan membawa nama petinggi Kejaksaan Chaerul Amir sekarang menjabat Sesjamdatun," tandas Alvin.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK