Skorsing Kembali Dibuka, Voting Pun Dilakukan

Skorsing Rapat Paripurna DPR Dengan Agenda Pembahasan 5 (Lima) Isu Krusial Hampir Memakan Waktu 8 Jam, Dan Kini
Skorsing Kembali Dibuka, Voting Pun Dilakukan
Rapat Paripurna DPR
Untitled Document

Jakarta, Nusantaratv.com - Skorsing rapat Paripurna DPR dengan agenda pembahasan 5 (lima) isu krusial hampir memakan waktu 8 jam, dan kini telah dibuka dan berlangsung kembali.

Fadli Zon selaku pimpinan rapat membuka kembali sidang dan menyampaikan hasil lobi antar fraksi memutuskan beberapa poin. Pertama, sepakat 573 pasal di luar lima isu krusial. Kedua, hasil lobi pun menyepakati  lima paket dikerucutkan menjadi dua, yakni, paket A dan B. Kemudian Pengambilan keputusan terhadap waktu diambil hari ini atau hari senin.

Mengenai isu krusial yang tertuang dalam poin – poin tersebut, di dalam paket A tercata ambang batas pencalonan presiden 20 - 25 persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 dan konversi suara menggunakan saint lague murni. 

Kemudian di dalam paket B tertuang ambang batas pencalonan presiden nol persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 dan konversi suara menggunakan kuota hare.

Kedua hal ini akhirnya membuka garis perbedaan, antara kubu yang berada di barisan pemerintah yakni PDIP, PPP, PKB, NasDem, Hanura, dan Golkar serta kubu oposisi yang terdiri dari Gerindra, PKS, dan Demokrat sebelumnya mendorong pengambilan keputusan dilakukan Senin (24/7).

Nurdin Tampubolon yang merupakan representasi dari Fraksi Partai Hanura memutuskan voting harus dituntaskan pada mala ini.

Sebelum voting terhadap 2 paket opsi RUU Pemilu, Fadli menawarkan kepada anggota-anggota soal waktu pengambilan keputusan. Sebab, sikap antar fraksi kembali terbelah soal waktu pengambilan keputusan.

"Apakah waktu pengambilan keputusan apakah malam ini atau ditunda hingga Senin?" tanya Fadli. 

Saat ini, proses voting masih berlangsung. Proses penghitungan jumlah anggota dari masing - masing fraksi pun dilakukan oleh pihak kesekjenan DPR.