Pimpinan KPK Terpilih, Ini Rekam Jejak Nawawi Pomolango

Nawawi Pomolango adalah satu-satunya hakim yang lolos tes panitia seleksi (Pansel). Dia mengaku tertantang menjadi pimpinan KPK.
Pimpinan KPK Terpilih, Ini Rekam Jejak Nawawi Pomolango
Komisoner KPK terpilih, Nawawi Pomolango. (Alinea.ID)

Jakarta, Nusantaratv.com - DPR melalui Komisi III yang mewakili seluruh fraksi akhirnya memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. 

Salah satunya Nawawi Pomolango. Dia bersama empat pimpinan KPK lainnya, yakni Firli Bahuri, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata, terpilih usai dilakukan pemilihan melalui mekanisme pemungutan suara dengan terlebih dahulu merampungkan fit and proper test di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari. 

Nawawi adalah satu-satunya hakim yang lolos tes panitia seleksi (Pansel). Dia mengaku tertantang menjadi pimpinan KPK. "Sebagai hakim saya sudah (berkarier) 30 tahun, gaji saya hampir Rp40 juta," ujar Nawawi saat mengikuti tes wawancara dengan Pansel, akhir Agustus lalu.

Pria berusia 57 tahun itu mengaku nyaman sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali, dan akan memasuki masa pensium 10 tahun lagi. "Padahal, kalau terpilih sebagai pimpinan KPK, saya harus mundur sebagai hakim dan empat tahun lagi pensiun," lanjutnya.

Baca Juga: Terpilih Sebagai Ketua KPK, Ini 6 Fakta Perjalanan Karir Firli Bahuri

Dia mengawali karir sebagai hakim pada 1992 di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah. Pada 1996, dia dipindah tugas sebagai hakim di PN Tondano, Sulawesi Utara (Sulut).

Lima tahun setelahnya, Nawawi dimutasi sebagai hakim PN Balikpapan dan pada 2005 dimutasi lagi ke PN Makassar. Pada 2008, dia mendapat promosi sebagai Wakil Ketua PN Poso. Dan, dua tahun kemudian dia menjabat Ketua PN Poso.

Nawawi juga pernah menjadi hakim di PN Jakarta Pusat dalam kurun 2011-2013. Kemudian pada 2013, dia diangkat sebagai Wakil Ketua PN Bandung, dan pada 2015 promosi sebagai Ketua PN Samarinda.

Nawawi kembali ke Jakarta sebagai Ketua PN Jakarta Timur pada 2016. Saat menjadi Ketua PN Jakarta Timur, Nawawi juga diperbantukan sebagai hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sebagai hakim, Nawawi pernah mengadili perkara korupsi penting. Pada 2013, Nawawi pernah menjadi anggota majelis hakim dalam sidang kasus suap pengaturan kuota impor sapi dan pencucian uang dengan terdakwa eks Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. 

Nawawi dan 4 majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sepakat menjatuhkan vonis hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Luthfi. Vonis itu sedikit lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yakni 18 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Kemudian perkara suap eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Majelis hakim yang diketuai Nawawi menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta kepada Patrialis.

Dia juga mewajibkan Patrialis mengembalikan Rp4 juta dan 10 ribu dolar Amerika Serikat (AS) ke negara. Vonis itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yakni 12,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Baca Juga: Ini Nama Capim KPK yang Disetor ke Jokowi

Kasus lainnya adalah perkara yang menjerat mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman. Nawawi kembali memimpin majelis hakim yang menjatuhkan vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa. 

Irman yang terjerat kasus suap itu divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Sedangkan tuntutan jaksa KPK ialah hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Disisi lain, dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terakhir Nawawi melaporkan kekayaannya ke KPK pada 31 Desember 2018. Berdasar data e-LHKPN, total nilai kekayaan Nawawi yakni Rp1,89 miliar. Harta Nawawi didominasi Tanah dan Bangunan (Rp1,25 miliar) serta kas dan setara kas (Rp303 juta).