Pertimbangkan Tunda Pengesahan RUU KUHP, Bukti DPR RI Dengar Kehendak Rakyat

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meyakini semua fraksi di DPR RI akan mempunyai sikap yang sama jika sudah berbicara kepentingan rakyat.
Pertimbangkan Tunda Pengesahan RUU KUHP, Bukti DPR RI Dengar Kehendak Rakyat
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Humas DPR RI)

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mempertimbangkan permintaan pemerintah menunda pengesahan RUU KUHP. Penundaan ini bukti DPR mendengar kehendak rakyat.

Sidang Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dijadwalkan pada Selasa (24/9/2019). 

"Penundaan dilakukan selain mendengarkan permintaan pemerintah juga sebagai bukti bahwa DPR mendengar dan memperhatikan kehendak masyarakat yang menghendaki RUU KUHP ditunda pengesahannya," ujar Bambang, di Jakarta, dilansir laman Setkab, Sabtu (21/9/2019). 

Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo meyakini semua fraksi di DPR RI akan mempunyai sikap yang sama jika sudah berbicara kepentingan rakyat. 

"Saya sendiri sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR untuk membahas penundaan itu pada Senin (23/9/2019) dalam rapat Badan Musyawarah atau Bamus," jelasnya. 

Baca Juga: Dian Sastro Resah, Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda

Diketahui pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU KUHP itu sudah dilakukan pada Kamis (19/9/2019), di DPR bersama-sama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM. 

Dan tinggal disahkan di sidang paripurna yang rencananya akan digelar pada Selasa (24/9/2019). Menurut Bamsoet, jika rapat Bamus pada Senin (23/9/2019), para pimpinan fraksi setuju menunda, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial. 

"Sebagai pimpinan DPR, kami sudah menerima masukan dari perwakilan adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan DPR terkait penyempurnaan RUU KUHP. Masih ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial," terangnya.

Bamsoet menambahkan bahwa hal ini akan dibahas lagi dan hasilnya akan disosialisasikan ke masyarakat. Beberapa pasal yang dianggap kontroversial antara lain pasal yang mengatur soal kumpul kebo, kebebasan pers, dan penghinaan terhadap kepala negara.

Ditegaskannya, hal itu memang tidak mudah berjuang untuk memiliki buku induk atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri menggantikan KUHP kolonial peninggalan Belanda. 

"Saya bisa merasakan tekanannya yang luar biasa. Dalam pembahasan RUU KUHP ini terus terang DPR RI juga mendapat tekanan yang kuat terkait masalah LGBT. Setidaknya ada 14 perwakilan negara-negara Eropa termasuk negara besar tetangga kita," tukas politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.