PDIP Kasih Masukan, Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

Keputusan Jokowi juga sesuai sikap parpol koalisi
PDIP Kasih Masukan, Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Elvan J Siagian)

Jakarta, Nusantaratv.com - PDI Perjuangan (PDIP) mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR RI menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Penundaan dinilai perlu, terlebih apa yang dihasilkan dari RKUHP sangat strategis serta menjadi pondasi di dalam seluruh sistem hukum pidana itu.

"Kami PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya karena sejak awal kami mendengarkan aspirasi itu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

PDIP, kata Hasto sebelumnya telah memberi masukan kepada Jokowi agar menunda pengesahan RKUHP lewat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Pagi tadi kami berkomunikasi dengan bapak Mensesneg sebagai kepemimpinan yang terus mendengarkan aspirasi rakyat dan juga mencermati berbagai dinamika yang ada," tuturnya. 

Menurut Hasto, keputusan Jokowi juga sesuai hasil koordinasi dengan seluruh partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Akhirnya Bapak Presiden Jokowi menunda pengesahan dari RKUHP tersebut sambil terus berdialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat," tandasnya. 

Jokowi sebelumnya meminta DPR RI menunda pengesahan RKUHP. Keputusan  diambil setelah menerima masukan-masukan dari berbagai pihak.

"Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama. Dan setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi-substansi RUU KUHP, masih ada materi butuh pendalaman lebih lanjut," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2019).