Nama Calon Kepala Daerah PDIP dari Pusat, PDIP: Tak Suka Cari Partai Lain

Selain DPP, Megawati juga penentu nama calon kepala daerah PDIP
Nama Calon Kepala Daerah PDIP dari Pusat, PDIP: Tak Suka Cari Partai Lain
Arif Wibowo. (Gesuri)

Jakarta, Nusantaratv.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Arif Wibowo, menyatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang akan mengambil keputusan sosok yang dicalonkan dalam pilkada. 

Baca juga: Gibran dan Bobby Maju Pilkada Via PDIP, Puan: Kasih Kesempatan Lah

Di samping DPP, keputusan juga bisa berasal dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

"Diputuskan di rapat pleno DPP. Kami juga enggak bisa menduga-duga kapan Bu Mega menggunakan prerogatifnya," ujar Arif di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2019).

Menurut Arif, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah bisa mengajukan nama kepada DPP dari proses penjaringan yang dilakukan di tingkat daerah. Tapi calon yang diajukan setidaknya wajib dua pasang.

Para bakal calon kepala daerah itu akan menjalani serangkaian tes yang diadakan PDIP, seperti psikotes dan wawancara. Partai juga akan mengukur loyalitas mereka. DPD atau DPC PDIP juga mengadakan tiga kali survei untuk mengukur elektabilitas dan popularitas.

Hasil survei pertama harus diserahkan kepada DPP PDIP paling lambat 25 Desember. Sementara survei kedua digelar sekitar Februari tahun depan, lalu survei ketiga pada akhir Mei atau awal Juni, sebelum penutupan pendaftaran bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Penentuan calon kepala daerah oleh DPP PDIP ini merupakan kebijakan yang tak bisa diganggu gugat. 

"Demokrasi terpimpin partai ideologis ya begitu. Kalau enggak setuju, cari partai lain. Jangan dari PDIP," tegasnya.

Mekanisme ini juga evaluasi Pilkada 2016, 2017, dan 2018. Sebelumnya, pencalonan dilakukan oleh para pengurus di daerah. Tapi kata Arif, ada banyak kepala daerah terpilih yang belakangan diketahui tak berdampak terhadap elektoral PDIP.

"Banyak bupati yang di PDIP tidak berdampak elektoral pada partai. Lalu kedua tidak dekat dengan rakyat, berjarak dengan rakyat, business as usual, tidak menyejahterakan rakyat," jelasnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0