Megawati Belum Usul Nama Menteri ke Jokowi

Megawati belum usul nama kader PDIP untuk jadi menteri ke Jokowi
Megawati Belum Usul Nama Menteri ke Jokowi
Politisi PDIP Ahmad Basarah (Republika)
Untitled Document

Jakarta, Nusantaratv.com -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan hingga kini ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, belum mengusulkan nama kader untuk menjadi menteri ke Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Megawati ingin Jokowi fokus menyelesaikan tugas kepresidenan terlebih dahulu.

"Ibu Megawati belum menggunakan prerogatifnya, maka dapat dikatakan hingga kini belum ada nama calon menteri dari PDIP kepada Presiden Jokowi. Karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar," ujar Wasekjen PDIP Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Basarah turut mengomentari dokumen 'Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024' yang beredar di masyarakat. Ia memastikan dokumen tersebut palsu dan tak jelas asal-muasalnya.

"Menjelang pembentukan kabinet ini di medsos banyak sekali rancangan susunan yang beredar dengan berbagai versi. Menurut pandangan saya, berita-berita itu sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya. 

Menurut Basarah, belum ada pembicaraan antara Jokowi dan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mengenai kabinet. Jokowi-Ma'ruf Amin, kata dia tengah fokus melakukan konsolidasi kebangsaan usai pemilu.

Sekali lagi, ia menegaskan belum ada penyodoran nama kader PDIP oleh Megawati ke Jokowi. Sehingga adanya kader PDIP yang masuk dalam kabinet seperti yang tertuang pada Risalah, menurut dia merupakan kabar bohong. 

"Di PDIP berlaku prerogatif Ketua Umum PDIP. Jadi barang siapa kader PDIP yang akan diusulkan kepada presiden sebagai menteri, itu muncul dari kewenangan Ibu Megawati. Kemudian jadi menteri, itu prerogatif presiden. Jadi khusus kader PDIP yang akan jadi menteri, itu akan melalui dua instansi prerogatif," tandas Basarah. (Rizk)