Lahannya Dijadikan Ibu Kota, Sukanto Tanoto Tak Untung

Pemerintah bisa mengambil lahan konsesi Sukanto tanpa ganti rugi
Lahannya Dijadikan Ibu Kota, Sukanto Tanoto Tak Untung
Sukanto Tanoto

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menegaskan Sukanto Tanoto tak diuntungkan jika lahan konsesinya di kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur, diambil pemerintah. Sebab, negara takkan membayar ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Sukanto.

Sukanto Tanoto diketahui memegang konsesi lahan berstatus Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan baru ibu kota. Lahan berada di area PT ITCI Hutabi Manunggal (IHM).

Diketahui, pemerintah telah menetapkan lahan ibu kota baru di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Jangan dipikir perusahaan itu akan diuntungkan, tidak diuntungkan, karena luas wilayahnya akan diambil. Itu menjadi tanah negara kembali, tidak perlu kami bayar kembali," kata Sofyan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Sofyan pun memastikan tak ada perusahaan atau individu lain yang diuntungkan saat pemerintah menggunakan lahan-lahan yang sudah dipetakan menjadi kawasan ibu kota anyar. Karena, tak ada perusahaan atau individu lain lagi yang memegang konsesi lahan di kawasan itu. 

"Tidak (ada perusahaan atau individu lain), kelihatannya satu perusahaan saja. Justru banyak tanah negara kawasan hutan yang tidak ada pemilikannya, masih di bawah kontrol Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung," jelas dia. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, sebelumnya menyatakan konsesi lahan berstatus HTI yang dipegang Sukanto di kawasan ibu kota baru akan lepas pada bulan depan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempersiapkan pelepasan status tersebut dari tangan taipan Indonesia itu. Hal ini sejalan dengan permintaan Bappenas agar pembangunan ibu kota baru tetap sesuai jadwal yang ditetapkan. Rencananya, konstruksi tahap awal dilakukan pada akhir 2020, sehingga sebelum waktu tersebut lahan untuk pembangunan kawasan ibu kota baru harus sudah dibebaskan.

"Mudah-mudahan tidak lebih dari sebulan dari sekarang, KLHK yang proses," kata Bambang. 

Bambang mengatakan, pelepasan konsesi lahan berstatus HTI dari tangan Sukanto bisa dilakukan tanpa menunggu masa konsesi habis. Karena lahan akan digunakan untuk kepentingan nasional.  Bahkan, pengambilalihan konsesi lahan bisa dilakukan tanpa ganti rugi dari negara. 

Bambang juga mengisyaratkan tak ada relokasi konsesi lahan HTI Sukanto ke lokasi lain.

"Aturannya bisa tanpa ganti rugi karena memang ketika mereka dapat lahan itu mereka sudah tahu konsekuensinya, suatu saat bisa diambil pemerintah kalau pemerintah membutuhkan," tandasnya.