KPID DKI Jakarta Temukan Penyelenggara Penyiaran TV Berlangganan tak Berizin

Temuan Ini Dasarkan Dari Hasil Tinjauan Lapangan Secara Langsung. Keberadaan LPB TV Kabel Tidak Berizin
KPID DKI Jakarta Temukan Penyelenggara Penyiaran TV Berlangganan tak Berizin
Pratek TV Kabel Ilegal di Rumah Rusun
Untitled Document

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta mendapati dan menemukan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) TV Kabel terindikasi tidak sesuai dengan peraturan perundangan atau dikatagorikan ilegal.

Temuan ini dasarkan dari hasil tinjauan lapangan secara langsung. Keberadaan LPB TV Kabel tidak berizin terindikasi melakukan kegiatan penyiaran di Rumah Susun dan Apartemen serta Ruko.

Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID Provinsi DKI Jakarta Tri Andri mengatakan keyakinan adanya TV Kabel Ilegal ini didapati dari hasil peninjauan langsung kelapangan.

Dimana KPID DKI Jakarta mendapatkan laporan masyarakat yang merasa keberatan dipungut biaya untuk mendapatkan siaran berlangganan.

Seperti di Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa Penjaringan di Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, bahwa disalah satu Blok rumah susun tersebut didapati praktek pendistribusian penyiaran TV berlangganan melalui antenna parabola yang didistribukan kemasing-masing unit yang ada di rusun secara ilegal.

Untuk menikmati siaran berlangganan masyarakat dipungut biaya instalasi pemasangan pertama sebesar 300 s.d 350 ribu rupiah dan iuran setiap bulannya mencapai 90 ribu rupiah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan bahwa penyelenggaran penyiaran berlangganan baik melalui TV Satelit, TV Kabel, dan penyiaran berlangganan melalui teresterial wajib memiliki izin.

Dalam Pasal 4 (Ayat 1) PP 52/2005 menyebutkan bahwa Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

Berdasarkan peraturan perundangan, keberadaaan TV Kabel di Rusun Penjaringan tidak ditercatat di KPID Provinsi DKI Jakarta. Sehingga keberadaannya TV Berlangganan tersebut dapat dikatagorikan atau terindikasi ilegal.

Selain di rumah susun sedermahan, Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID Provinsi DKI Jakarta Th. Bambang Pamungkas juga mengatakan keberadaan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel ditenggarai juga didapati di beberapa bangunan Ruko dan Apartemen dengan sistim distribusinya penyiarannya sama mereka umumnya menggunakan Anttena Parabola dan materi siarannya didistribusikan melalui kabel. Pola-pola tersebut jelas melanggar peraturan yang ada, karena masyarakat dipungut biaya. Untuk rincian biaya, masyarakat dikenakan biaya instalasi pemasangan baru dan membayar iuran setiap bulannya.

Pratek tersbeut selain merugikan negara dengan tidak membayar pajak, masyarakat dipastikan mendapatkan efek buruk dari materi siaran, karena materi siaran yang dikelola oleh TV Berlangganan tidak termonitor dan mengelola materi siaran secara bebas, sehingga materi siaran tidak termonitor.

Akibatnya masyarakat rawan mendapatkan materi isi siaran yang seharusnya tdiak diperuntukkan. Dan tentunya merugikan lembaga penyiaran yang telah memiliki izin tetap yang dikeluarkan oleh negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Th. Bambang Pamungkas meminta kepada seluruh pelaku usaha penyelenggara LPP TV Kabel menjalankan usahanya di Rumah Susun atau pun Apartemen dan Ruko yang belum melakukan proses perizinan dihimbau segera melakukan proses perizinan sesuai dengan PP No 52/2005 karena bila tidak melakukan proses perizinan dikatagorikan ilegal dan aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan sesuai peraturan yang ada.

Untuk proses perizinan, para penyelenggara LPB TV Kabel dapat mendatangi Kantor KPID Provinsi DKI Jakarta Lantai 7 Gedung Graha Spiritual Mental Jl. Awaludin II No 1 Kel. Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan UU 32/2002 tentang penyiaran Pasal 8 (Ayat 2-3) berkenaan tugas dan fungsi pokok Komisi Penyiaran Indonesia khususnya berkenaan Bidang Pengelolaan Struiktur dan Sistem Penyiaran KPID Provinsi DKI Jakarta, yaitu mengelola tata sistem penyiaran.

Diantara fungsi tersebut diantaranya memberikan rekomendasi terhadap izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) bagi lembaga penyiaran.

Dimana proses pengelolaan perizinan IPP sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaran penyiaran.

Melalui peran aktif masyarakat diharapkan keberadaan lembaga penyiaran dapat mewujudkan visi dan misi bersama cita-cita penyiaran yang tertuang dalam UU Penyiaran.

Melalui peran tersebut, KPI memiliki tangung jawab melindungi masyarakat dari dampak negatif media penyiaran dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan sehat serta memberikan jaminan bagi lembaga penyiaran menjalankan fungsinya, sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol.

Untuk keberadaan lembaga penyiaran di wilayah DKI Jakarta, Th. Bambang Pamungkas menyebutkan berdasarkan data KPID DKI Jakarta jumlah lembaga penyiaran yang ada dan termonitoring dapat terlihat di Tabel 1.

Tabel 1.1

Peta Penyiaran Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Periode Januari – Juli 2018

No

Jasa Penyiaran

Jumlah

Keterangan

1

Jasa Penyiaran Radio

 

  1. Lembaga Penyiaran Radio Swasta

38 Radio

LPS – Modulasi FM

 

  1. Lembaga Penyiaran Radio Publik

4  Radio

LPP – Modulasi FM

 

  1. Lembaga Penyiaran Radio Komunitas

1 Radio

LPK – Modulasi FM

2

Jasa Penyiaran Televisi

 

  1. Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Berjaringan

12 TV

LPS – TV Jaringan

 

  1. Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal

4 TV

LPS – TV Lokal

 

  1. Lembaga Penyiaran Televisi Berlanggan Satelit

19 TV

LPS – LPB Satelit

 

  1. Lembaga Penyiaran Televisi Berlanggan Kabel

20 TV

LPS – LPB Kabel

 

  1. Lembaga Penyiaran Televisi Publik Nasional

1 TV

LPP - Nasional

 

  1. Lembaga Penyiaran Televisi Publik Daerah

1 TV

LPP – Daerah

 

  1. Lembaga Penyiaran Televisi Komunitas

-

-

 

  1. Lembaga Penyiaran Televisi Digital

12 TVD

LPS – Izin Prinsip

Sumber : KPID DKI Jakarta, 2018

Berdasarkan data penyelenggara lembaga penyiaran tersebut, KPID DKI Jakarta sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap seluruh materi siaran dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan.

Selain itu, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Untuk keberadaan Lembaga Penyiaran yang terindikasi tidak memiliki izin, KPID DKI Jakarta dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dan melaporkan kepada Balai Monitoring Frekeunsi DKI Jakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI Jakarta
Gedung Graha Mental Spritual Lt. 7 Jl. Awaludin II No 2 Jakarta
Kel. Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat
Telp (021) 391-1975
Kontak Person Th. Bambang Pamungkas (Komisioner Bidang Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran)