Jokowi Tolak Wacana Presiden Dipilih MPR

Jokowi meminta amandemen UUD 1945 tak dilakukan
Jokowi Tolak Wacana Presiden Dipilih MPR
Presiden Jokowi (kiri).

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode. Ia curiga dengan pihak-pihak yang mengusulkan hal itu.

Baca juga: Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi: Itu Menjerumuskan Saya

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurut Jokowi, ia merupakan produk pemilihan langsung hasil UUD 1945 pasca-Reformasi '98. Ia menyarankan agar UUD 1945 tak diamandemen kembali. Selain perpanjangan masa jabatan, Jokowi juga menolak presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," tuturnya.

Sebelumnya, berbagai usulan muncul dalam wacana amandemen terbatas UUD 1945. Antara lain masa jabatan presiden selama empat tahun namun bisa dipilih tiga kali, atau masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih tiga kali, serta masa jabatan presiden hingga delapan tahun.

Adapun usulan presiden bisa menjabat tiga periode disampaikan Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa, fraksinya ingin amendemen UUD 1945 tak terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN. Kendati belum diusulkan secara resmi, Fraksi Partai Nasdem mewacanakan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Ada wacana, kenapa tidak kita buka wacana (masa jabatan presiden) satu periode lagi menjadi tiga periode, apalagi dalam sistem negara yang demokratis kan masyarakat yang sangat menentukan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Saan mengatakan, wacana penambahan masa jabatan presiden mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi sebuah pemerintahan.

Ia berpandangan masa jabatan presiden yang sekarang perlu dikaji, apakah memberikan pengaruh terhadap proses pembangunan nasional yang berkesinambungan.

"Tentu ketika ingin mengubah masa jabatan presiden itu bukan soal misalnya satu periode tujuh tahun atau delapan tahun, atau per periode empat tahun. Tapi kira-kira masa jabatan presiden ini bisa enggak kesinambungan dalam soal proses pembangunan," jelas Saan.

"Kalau kita punya seorang presiden yang baik, yang hebat, ternyata misalnya programnya belum selesai, tiba-tiba masa jabatannya habis, kan sayang. Ketika berganti akan ganti kebijakan, kesinambungannya kan terhenti," imbuh dia.

Sementara usulan presiden dipilih MPR, disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Alasannya, cara itu sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, 2012 silam.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0