Draf Revisi UU KPK, Menkumham: Presiden Minta Dipelajari dengan Hati-hati

Draf revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sebelumnya telah disetujui sebagai RUU inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada Kamis (5/9/2019).
Draf Revisi UU KPK, Menkumham: Presiden Minta Dipelajari dengan Hati-hati
Menkumham Yasonna H. Laoly menyebut Presiden Jokowi minta draf revisi UU KPK dipelajari hati-hati. (RMOL)

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/9/2019) siang.

"Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu," ujar Yasonna, di Istana Negara, Jakarta.

Draf revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sebelumnya telah disetujui sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: KPK Sebut Aturan SP3 Menyulitkan Untuk Tangkap Penguasa

Disebutkannya, pemerintah akan mempelajari draf revisi UU itu terlebih dahulu. Yasonna juga mengungkapkan Presiden Jokowi mengarahkan agar draft revisi UU tersebut dipelajari dengan hati-hati.

Dalam draf revisi UU KPK terdapat beberapa poin penting, seperti adanya Dewan Pengawas KPK. Selain itu, diperbolehkannya KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.