Dewan Pengawas KPK, Abraham Samad: Seperti Makhluk yang Diturunkan dari Luar Angkasa

Dewan Pengawas bagi KPK tidak diperlukan karena komisi anti rasuah itu telah memiliki mekanisme yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.
Dewan Pengawas KPK, Abraham Samad: Seperti Makhluk yang Diturunkan dari Luar Angkasa
Abraham Samad menilai Dewan Pengawas bagi KPK tidak diperlukan. (Dok. Humas UGM)

Jakarta, Nusantaratv.com - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya telah disetujui sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada Kamis (5/9/2019).

Dari keseluruhan 70 Pasal, terdapat satu poin mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari lima orang yang dipilih dengan mekanisme Panitia Seleksi (Pansel), Presiden, dan ditetapkan DPR.

Baca Juga: Draf Revisi UU KPK, Menkumham: Presiden Minta Dipelajari dengan Hati-hati

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, mengkritik pembentukan Dewan Pengawas yang disebut berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kuasa (abuse of power) oleh KPK, misalnya dalam hal penyadapan.

Dia menyatakan Dewan Pengawas bagi KPK tidak diperlukan karena komisi anti rasuah itu telah memiliki mekanisme yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

"Dewan Pengawas itu seperti makhluk yang diturunkan dari luar angkasa, tiba-tiba datang dan tiba-tiba mengatur sok sebagai pengawas yang bersih, padahal tidak tentu juga," ujar Abraham, di Fakultas Hukum UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta, Selasa (10/9/2019).

Baca Juga: RUU KPK Disahkan, Pengamat: Saya Khawatir Turunkan Kinerja KPK

Senada, Zaenal Arifin Mochtar, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, menilai fungsi pengawasan sudah ada dan sudah dijalankan di dalam KPK sehingga tidak perlu ada dewan khusus.

Keberadaan Dewan Pengawas, menurut Zaenal, justru memunculkan potensi pelemahan KPK. "Dewan pengawas yang memilih DPR. Alih-alih mengawasi KPK malah bisa jadi domestifikasi, penjinakan KPK. Usulan ini tidak masuk akal," tukas Zaenal.