Barnus Masih Yakin Komitmen Pemberantasan Korupsi Jokowi

Bukti komitmen Jokowi kata Nurdin diwujudkan dalam penolakan empat poin revisi
Barnus Masih Yakin Komitmen Pemberantasan Korupsi Jokowi
Ketua Umum Barisan Nusantara (Barnus) Nurdin Tampubolon bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin. (Elvan J Siagian)

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Umum Barisan Nusantara (Ketum Barnus) Nurdin Tampubolon masih yakin terhadap komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberantasan korupsi. Kendati revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) berlangsung, dan sosok kontroversi terpilih sebagai ketua KPK.

"Barisan Nusantara sampai detik ini masih percaya terhadap komitmen beliau (Jokowi) terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Nurdin di Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Apalagi, imbuh Nurdin, sejumlah poin dalam revisi UU KPK ditolak Jokowi. Penolakan empat poin ini dinilai penting guna menjaga 'power', dan independensi lembaga antirasuah.

"Penolakan tersebut menjadi bukti bahwa Jokowi tak diam terhadap upaya-upaya yang disinyalir hendak melemahkan posisi KPK," kata dia.

Terkait terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023, Nurdin meminta pihak-pihak yang berseberangan bersabar. Ia berharap publik tak terlalu dini menyimpulkan atau menjustifikasi jika menjabatnya Firli akan melemahkan posisi KPK, atau bahkan menilai lembaga itu akan mudah diintervensi institusi lain nantinya.

"Kita berikan dia kesempatan bekerja. Toh pengambilan keputusan KPK bukan hanya dari ketua saja tapi ada komisioner lainnya. Bahkan, wadah pegawai KPK saja bisa memiliki pengaruh besar di sana. Barnus dan masyarakat lainnya kan juga bisa mengkritisi KPK jika nantinya kebijakan yang diambil lembaga itu menyimpang," papar pimpinan organisasi relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin itu.

Sebelumnya, Jokowi mengaku tak setuju terhadap empat poin substansi dalam draf revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diusulkan DPR. Antara lain poin jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Lalu poin penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan, KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan, dan poin pengalihan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK ke kementerian atau lembaga lainnya.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," ujar Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Sementara terkait terpilihnya Firli, mantan Wali Kota Solo memandang jika Kapolda Sumatera Selatan itu telah mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

"Itu sudah lolos pansel dan prosedurnya sudah dalam kewenangan DPR," kata dia.