Airlangga Diminta Pilih Menteri atau Ketum Golkar

Airlangga dinilai tak bisa menjadi ketum Golkar sekaligus menteri
Airlangga Diminta Pilih Menteri atau Ketum Golkar
Calon Ketua Umum Golkar pesaing Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo (Bamsoet)
Untitled Document

Jakarta, Nusantaratv.com -Politisi Partai Golkar Lawrence Siburian menilai Airlangga Hartarto tak boleh merangkap jabatan sekaligus, yakni sebagai menteri dan ketua umum (ketum) partai politik (parpol). Menurut dia, Airlangga harus memilih salah satunya demi kejayaan Golkar. 

"Kalau mau Partai Golkar itu besar, maka Pak Airlangga harus memilih, jadi menteri atau ketum. Nggak bisa rangkap dua. Kalau kemarin itu sangat pengecualian lah. Karena ke depan nggak bisa, nggak boleh," kata Lawrence di d'Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Lawrence memandang, jabatan menteri dan ketua umum parpol memiliki karakteristik berbeda. Menteri dalam keseharian harus membantu presiden, sementara ketua umum parpol harus mengurus rakyat dari Sabang sampai Merauke yang memilih parpol itu. 

"Menteri itu punya karakteristik yang berbeda dengan ketua umum partai dalam menjalankan jabatannya. Kalau menteri itu sehari-hari adalah pembantu presiden, maka dia harus menjalankan program daripada pemerintah dan dia harus rapat rutin," jelas dia. 

"Sementara, ketua umum itu harus mengurus partai dan harus mengurus rakyat yang memilih partainya. Yang kedua, dia harus mengelola partai ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan cabang-cabang di luar negeri, sehingga rakyat cinta dan memilih pada saatnya," jelasnya.

Karena rangkap jabatan itulah, kata Lawrence, Airlangga jarang turun ke daerah-daerah dan bertemu para kader Golkar. Bahkan, ia menyebut turunnya suara Golkar dalam Pileg 2019 juga disebabkan Airlangga jarang turun ke daerah.

"Ini juga gagal. Dari 91 (kursi) sekarang jadi 85 (kursi). Padahal, target 2019 itu 110. Jadi dari 110 ke 85 kan jauh sekali. Saya kira karena itu perlu kita evaluasi. Bukan persoalan Pak Airlangga-nya. Kenapa bisa seperti itu, mungkin salah memilih pemimpin, mungkin salah mengusung program, mungkin salah menyiapkan saksi. Banyak hal yang harus kita evaluasi untuk 2024, karena pertarungan sesungguhnya 2024," papar dia.

Lebih jauh, Lawrence meminta Airlangga segera menggelar rapat pleno untuk persiapan munas mendatang. Ia juga menyinggung manuver DPP Golkar yang mengajukan penggantian pengurus ke Kemenkum HAM sebelum munas dilakukan yang menurutnya bisa menimbulkan perpecahan.

"Jadi dari segi hukum, perbuatan yang dilakukan Airlangga ini sangat berbahaya. Dia menimbulkan perpecahan. Saya kira kalau Golkar ada perpecahan, ini dia harus bertanggung jawab untuk itu," tandasnya. (Rizk)