Polemik Vaksin Nusantara, IDI Ingatkan DPR Jangan Ambil Alih Peran BPOM

BPOM menyatakan proses penelitian vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah ilmiah

Ilustrasi Vaksin Nusantara/ist

Jakarta, Nusantara TV-Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengingatkan DPR RI untuk tidak mengambil alih peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait uji klinis  
dan validasi vaksin Nusantara

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih. Daeng menyatakan  BPOM sudah melakukan tugasnya secara profesional. BPOM bekerja sebagai pengawas mengatur protokol dalam sebuah penelitian obat hingga vaksin.

“Kita tahu protokol itu yang melakukan penilaian itu hanya badan POM di Indonesia. Jadi kalau bukan Badan POM yang melakukan pengawasan penilaian siapa lagi gitu,” ujar Daeng, Sabtu (17/4).

“DPR kerja kan dalam rangka pengawasan kelembagaan memang kerjanya mengawasi pemerintahan dan lembaga-lembaga di dalamnya. Tetapi seharusnya yang diawasi adalah kinerjanya jangan sampai kemudian seolah-olah mengambilalih kinerjanya,” imbuhnya.

Daeng mengaku khawatir dengan kejadian ini, di kemudian hari BPOM akan mudah diintervensi. Sehingga kerja-kerja BPOM ini harus dijaga oleh masyarakat.

“Kalau itu tidak dijaga saya khawatir lembaga profesional ke depan seperti BPOM ini akan rentan dimasuki unsur-unsur politis. Saya sangat khawatir. Pekerjaan profesional ini harus di jaga karena prosedur keilmuan yang dikerjakan,” ujarnya.

Baca juga: Polemik Vaksin Nusantara, Gus Mus hingga Christine Hakim Dukung BPOM

Seperti diberitakan, meski BPOM belum mengizinkan uji klinis tahap II vaksin Nusantara. Namun sejumlah anggota DPR dan tokoh nasional nekat menjalani vaksinasi vaksin covid-19 Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. 

Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan pihaknya belum memberi izin uji klinis tahap II vaksin Nusantara dikarenakan, tim belum melaporkan tindakan korektif yang telah diminta atas apa yang sudah dikerjakan di uji klinis tahap satu. Vaksin Nusantara yang dikembangkan dari sel dendritik yang biasa digunakan dalam terapi kanker, masih harus memenuhi beberapa syarat.

Di antaranya, Cara Uji Klinik yang Baik (Good Clinical Practical), Proof of Concept, Good Laboratory Practice dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (Good Manufacturing Practice).

Menurut Penny, Terawan dkk telah mengabaikan banyak aspek dalam pelaksanaan uji klinis fase I. Di antaranya, proof of yang belum terpenuhi dan antigen yang digunakan pada vaksin tersebut tidak memenuhi pharmaceutical grade.

Hasil dari uji klinis fase I terkait keamanan, efektivitas atau kemampuan potensi imunogenitas untuk meningkatkan antibodi juga dinilai belum meyakinkan.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK