Polemik Sinetron 'Suara Hati Istri: Zahra', Ini Sikap Kowani

Sinetron Zahra Berisiko Mempengaruhi Masyarakat untuk Melakukan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan Seksual.

Nusantaratv.com - Sinetron 'Suara Hati Istri: Zahra' menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kongres Wanita Indonesia (Kowani) turut menyatakan sikap dan memberikan sejumlah rekomendasi. 

Ketua Umum Kowani Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd., mengatakan Kowani sebagai Ibu Bangsa merasa resah atas tayangan di televisi akhir-akhir ini yang telah melanggar norma-norma dan perundangan-undangan yang berlaku, hal ini terkait dengan pernikahan usia dini, eksploitasi perempuan dan kekerasan seksual serta memperkerjakan anak di bawah umur.

"Penyiaran, termasuk siaran televisi seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja dan wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/atau remaja. Salah satu aturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) & Standar Program Siaran (SPS) adalah menyangkut perlindungan kepada anak-anak dan remaja," ujar Giwo Rubianto Wiyogo, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).

Dia mengungkapkan perlindungan terhadap anak dan remaja ini mencakup anak sebagai pengisi atau pembawa program siaran, anak sebagai pemeran dalam seni peran, dan anak sebagai materi atau muatan dalam program siaran. 

"Semua ini merupakan implementasi dari UU Nomor 35 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Sehingga peran apapun yang melibatkan anak harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada, karena Undang-Undang bersifat memaksa, jadi harus ditaati dan dijalankan oleh seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian Jangan sampai anak diberi peran-peran yang akan berpengaruh secara negatif bagi tumbuh kembang dan psikologisnya," lanjutnya.

Sebagaimana peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP:115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Minat dan Bakat, bahwa Lembaga Penyiaran dan Production House diperbolehkan melibatkan anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya (dalam hal ini adalah seni peran), namun dengan kriteria pekerjaan tersebut biasa dikerjakan oleh anak sejak usia dini. Dengan peran yang disesuaikan dengan usia anak.

"Jika Pihak Lembaga Penyiaran dan Production House dianggap menyampaikan ketidakbenaran, atau menayangkan program yang melanggar hukum yang berlaku seperti dalam Sinetron Zahra, di mana dalam sinetron tersebut dibenarkan untuk menikahkan perempuan yang masih dikatagorikan anak-anak, dan peran istri yang dimainkan oleh pemeran di bawah umur dalam sinetron Zahra, dinilai sebagai bentuk stimulasi pernikahan usia dini yang itu bertentangan dengan program Pemerintah. Hal ini dapat dianggap menyebarkan informasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," tambahnya.

Dalam tayangan tersebut, kata Giwo Rubianto Wiyogo, Zahra sebagai pemeran utama sering mendapatkan kekerasan psikis berupa bentakan dan makian dari pemeran pria dan pemaksaan melakukan hubungan seksual. Hal ini dianggap mempromosikan kekerasan psikis dan seksual terhadap anak, padahal dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan anak jelas disebutkan perusahaan dalam hal ini Indosiar semestinya melakukan perlindungan dan menjauhkan anak dari ekploitasi ekonomi dan seksual.

"Sinetron Zahra ini berisiko mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perkawinan usia anak, kekerasan seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karena pada tayangan tersebut diceritakan Zahra sebagai pemeran utama dinikahkan dengan alasan untuk membayar hutang keluarganya," urainya.

"Jika nanti ditemukan kasus serupa di lapangan dan setelah digali peristiwa tersebut merupakan bentuk imitasi dari yang disiarkan oleh Indosiar maka pihak Lembaga Penyiaran dan Production House dapat dipidanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Sinetron ini juga secara tidak langsung akan memengaruhi kondisi psikologis masyarakat dan menimbulkan Toxic Masculinity, di mana akan terbangun konstruksi sosial di masyarakat bahwa maskulinitas yang lekat sebagai sifat pria identik dengan kekerasan, agresif secara seksual, dan tidak boleh menunjukkan emosi. Hal ini akan mendorong dominasi, kekerasan, homofobia, dan perendahan terhadap perempuan," tegasnya.

Disebutkannya, Kowani meyakini setiap tayangan yang disiarkan oleh Televisi bermaksud mengedukasi masyarakat terkait perkawinan anak, eksploitasi anak dan kekerasan seksual, namun yang disayangkan skenario yang dibuat oleh yang bersangkutan masih belum memperhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. 

Mencermati tayangan sinetron yang sudah meresahkan masyarakat dan melanggar berbagai Peraturan Perundang-undangan, khususnya terkait dengan perlidungan anak, maka Kowani menyatakan sikap dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Meminta Komisi Penyiaran Indonesia untuk menstop atau menghentikan segala bentuk program penyiaran yang melanggar UU khususnya yang meresahkan masyarakat seperti Sinetron Zahra.

2. Perlu dilakukan peninjauan kembali terkait muatan atau skenario dalam tayangan televisi, khususnya sinetron yang tidak mendidik dan merusak generasi masa depan bangsa.

3. Sebagai Organisasi Perempuan yang konsen dalam upaya perlindungan anak termasuk pencegahan Perkawinan Anak, maka hal tersebut harus ada tindakan untuk mengingatkan adanya pelanggaran dalam siaran serta kode etik pertelevisian demi kepentingan terbaik bagi anak. 

Sedangkan pertimbangan sebagai tindakan melanggar yang dilakukan dengan penayangan sinetron Zahra adalah sebagai berikut:

- Tayangan sinetron Zahra melanggar UU Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 ) serta UU Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974), di mana menyebutkan minimal usia perkawinan adalah 19 Tahun.

- Pemerintah bekerja keras untuk menurunkan target perkawinan anak 8.74 persen, tentu tidak mudah dengan adanya masih banyak tayangan-tayangan dari lembaga pertelevisian yang mereduksi upaya pemerintah dalam menurunkan perkawinan anak. Tentu advokasi lebih diintensifkan.

- Bersurat kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk menegur Indosiar atas tayangan tersebut dan menghentikan sinetron yang sangat tidak mendidik.

"Kami akan melakukan koordinasi dan menyurati kementerian dan lembaga terkait untuk pro aktif dalam mengkampanyekan bermedia sehat khsusunya dalam penayangan program-program televisi," tukas Giwo Rubianto Wiyogo.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK