Pengamat: Framing Jungkalkan Elektabilitas PDIP Dinilai Gagal

Hasil survei Lembaga Survei Indometer menunjukkan elektabilitas PDIP masih teratas

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan / Foto: Ist

Nusantaratv.com - Hasil jajak pendapat terkini dari 4 lembaga survei menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada pada posisi teratas dengan elektabilitas yang jauh diatas partai lainnya.

Meskipun sebelumnya ada media dua kali menampilkan cover story soal korupsi bansos dengan menyebut petinggi PDIP, namun tak memengaruhi elektabilitas partai.

Pengamat politik, Ninoy Karundeng, menyebutkan bahwa serangan media dalam upaya membusukkan PDIP dengan menyeret para pentolan seperti Herman Hery dan istilah ‘Madam' dalam kasus bansos adalah upaya sistematis untuk menghancurkan kredibilitas PDIP.

"Bukan hanya Herman Hery, ada media pun secara jelas menyeret seolah ada keterlibatan petinggi PDIP yang disebut media sebagai Madam yang jelas mengarah ke sosok tokoh sentral wanita di PDIP yang publik tahu ," ujar Pengamat Politik Ninoy Karundeng, Rabu (23/2/2021).

"Media berusaha menggiring opini agar publik melihat PDIP sebagai partai yang tidak layak untuk didukung," lanjut Ninoy.

Menurutnya, seluruh strategi dan upaya dilakukan termasuk mengundang Herman Hery dan mewawancarai aparat hukum, namun semua narasumber disimpan oleh media.

Terlihat publik  dibodohi oleh framing media yang membuat narasi sesuai dengan imajinasi itu sendiri yang dikemas dengan seolah sesuai azas azas jurnalisme .

"Upaya framing media melakukan pembusukan terhadap PDIP gagal total. Empat hasil survei terakhir dari lembaga lembaga kredibel tentang elektabilitas partai politik menunjukkan PDIP tetap sebagai parpol teratas," ungkapnya.

Hasil survei Parameter menunjukkan bahwa PDIP tetap memiliki elektabilitas tertinggi dibanding partai politik lainnya yaitu 25,1 persen.

Sementara Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan elektabilitas PDIP sebagai partai teratas dengan 20,1%. Bahkan jika dilakukan semi terbuka, PDIP masih diposisi pertama 24,5%. Survey LSI juga menunjukkan PDIP paling dekat dengan rakyat sebesar 35,4%.

Hasil survei Lembaga Survei Indometer menunjukkan elektabilitas PDIP masih teratas yakni 22,3%. Begitu pula dengan temuan dari survei Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (22/2/2021) menunjukkan elektabilitas PDIP tetap nomor satu yakni 19,7%.

Hasil dari 4 Lembaga Survei yang dirilis awal minggu ini menunjukkan PDIP mendapat elektabilitas teratas dan lebih tinggi dari perolehan pemilu 2019 yang mencapai 18,3%.

"Ini yang membuat publik menyimpulkan bahwa pemberitaan media yang membuat opini liar tak berdasar lewat pembusukan kader dan pimpinan PDIP telah gagal menurunkan elektabilitas PDIP, malah justru meningkat dibandingkan perolehan hasil pemilu 2019," ungkap Ninoy.

"Framing media justru di mata rakyat menjadi media pesanan. framing media gagal membobongi rakyat yang telah paham dengan cara-cara culas dalam mengolah opini seolah fakta dan peristiwa. Hingga upaya pembusukan Tempo terhadap PDIP pun gagal total," lanjut Ninoy.

Menurut Ninoy,  framing media gencar menghantam PDIP dengan kemasan jurnalisme investigatif ciamik masa lalu, memainkan jurusnya.

Posisi media yang selalu menyembunyikan sumber berita, dan mengolah imajinasi menjadi seolah data, membuatnya seolah memiliki sumber kredibel.

"Keterlibatan Juliari Batubara dalam kasus Bansos, dijadikan sebagai starting point untuk menyerang PDIP yang pada titik kulminasinya bertujuan untuk menjungkalkan Presiden Jokowi. Karena berpikir bahwa PDIP adalah kekuatan utama pendukung Jokowi," jelasnya.

Begitupun posisi ada media sejak Pilpres 2019 telah menunjukkan kebencian sepenuhnya terhadap Presiden Jokowi.

"Cover Pinokio menjadi contoh pembusukan terhadap Jokowi. Juga terkait KPK, Tempo berdiri di sisi Novel Baswedan sang penjaga Anies Baswedan," imbuh Ninoy.

Menurutnya, keterkaitan posisi partisan menyebabkan ada media yang tidak akan pernah mengusik Anies Baswedan, termasuk soal setoran duit ratusan miliar untuk Formula-E.

Belum lagi dugaan soal Bansos DKI Jakarta, bahkan penggunaan uang Covid-19 senilai Rp9 triliun oleh Anies tidak pernah jelas yang tidak diberitakan.

"Sebaliknya, setitik noktah Jokowi akan dijadikan pintu untuk menyerang Pemerintahan Jokowi. Bahkan konflik internal Partai Demokrat pun tergiring seolah menjadi masalah Jokowi, caranya dengan membusukkan Moeldoko," pungkasnya.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK