Otto Hasibuan: UU ITE Potensi Timbulkan Konflik Horizontal

Sebab sejumlah pasal dalam UU tersebut dinilai multitafsir

Webinar UU ITE DPN Peradi.

Jakarta, Nusantaratv.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berharap revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jadi dilakukan.

Sebab, jika tidak, keberadaan pasal-pasal yang multitafsir dalam UU tersebut dinilai bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. 

"Nah kalau ini tetap dibiarkan (adanya multitafsir UU ITE), berpotensilah terjadi konflik horizontal, di masyarakat terjadi permusuhan," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Otto Hasibuan, dalam webinar 'Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)' yang digelar DPN Peradi, Rabu (10/3/2021). 

"Dan itu sangat tidak baik bagi bangsa ini," imbuhnya. 

Terlebih, kata Otto berdasarkan data yang ada, revisi UU ITE seharusnya memang dilakukan. Seperti data yang memperlihatkan tingkat kesopanan warganet atau netizen Indonesia, yang tergolong buruk dibandingkan negara-negara lain.

"Coba kita lihat indeks yang terjadi terhadap Indonesia. Yang dibuat oleh Microsoft dalam digital civility index (tingkat kesopanan warganet/netizen)-nya. Skor kita adalah dapat angka 76, dimana kita berada di nomor 29 dari 32 negara," tutur Otto. 

Masih berdasarkan data dari Microsoft, kata Otto jumlah masyarakat RI yang menggunakan internet juga cukup tinggi. Sehingga potensi pelanggaran terhadap UU ITE jumlahnya juga diperkirakan cukup besar. 

"Dan kita nggak bisa hambat, karena saya lihat data di sini juga dari sekian ratus juta masyarakatnya Indonesia, ternyata 177 juta orang itu menggunakan internet lebih kurang 3 jam 14 menit. Jadi tidak bisa dihindari potensi itu akan terjadi," jelasnya. 

Di samping itu, kata Otto multitafsir aturan hukum juga mengingatkan akan kondisi yang terjadi semasa pemerintahan Orde Baru. Dimana ada UU subversif, yang dengan sewenang-wenangnya dipakai pemerintah kala itu, untuk membungkam pihak-pihak yang kritis. 

Otto yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin hal itu terulang kembali di masa pemerintahannya. Sehingga pihaknya pun mendesak revisi UU ITE segera dilakukan.  

"Karena apabila ini dibiarkan, adanya multitafsir seperti di zaman Orde Baru, ini ada undang-undang subversif. UU subversif itu bukan hanya multitafsir, tapi suka-suka dulu itu. Luas ukurannya dan bisa digunakan oleh Orde Baru, zaman itu," paparnya. 

"Kita tentunya berharap itu tidak terjadi di zaman Presiden Jokowi. Dan kita bangga Pak Jokowi sudah memulai ide ini. Sayang mengapa di DPR sana tidak menjalankan mengikutinya. Saya khawatir ini membuat masyarakat terhadap sikap Presiden ini menjadi tanda tanya," lanjut penyandang gelar profesor ini. 

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK