Perubahan Kebijakan Umrah, Kemenag Segera Gelar FGD

Kemenag segera gelar FGD terkait kebijakan umrah
Perubahan Kebijakan Umrah, Kemenag Segera Gelar FGD
Mantan Menlu Alwi Shihab bertemu Menag Lukman Hakim Saifuddin. (kemenag.go.id)
Untitled Document

Jakarta, Nusantaratv.com - Kementerian Agama (Kemenag) segera menggelar focus group discussion (FGD) terkait perubahan kebijakan umrah.

Hal itu disampaikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim, usai bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta.
 
"Kemenag dalam waktu dekat akan mengadakan FGD dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan untuk menyerap masukan terkait dengan kebijakan baru pemerintah Arab Saudi tentang proses visa umrah secara online," ujar Arfi dikutip situs resmi Kemenag, Sabtu (15/6/2019).

Dijelaskan Arfi, informasi tentang kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi ini disampaikan mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Alwi Shihab yang juga bertandang ke kantor Menag.

"Tadi hadir dalam pertemuan dengan Menag, Pak Alwi Shihab. Beliau menyampaikan tentang perubahan kebijakan visa umrah," terangnya.

Arfi menyampaikan bahwa rencana FGD tersebut merupakan respon Menag atas informasi yang disampaikan Alwi Shihab, yang juga pernah bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk negara- negara Timur Tengah.

Arfi menambahkan ke depan pemerintah Arab Saudi akan menerapkan kebijakan visa elektronik (e-visa) bagi jemaah umrah.

"Selama ini proses visa umrah itu melalui provider visa di Indonesia yang telah melakukan kontrak kerjasama dengan muasasah. Dan prosesnya melalui Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA)," tutur Arfi.

"Kemudian prosesnya ini ke depan akan dihilangkan dan diubah dengan online. Fisik paspor tidak perlu dibawa ke KBSA lagi. Ini yang berubah," imbuhnya.

Beberapa pihak yang akan dilibatkan dalam FGD tersebut antara lain Penyelengara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, maupun pihak Kedutaan Besar Arab Saudi.

"Kami merasa FGD ini perlu segera dilakukan untuk menyerap masukan-masukan terkait kebijakan baru tersebut, untuk kemudian diharapkan dapat memberikan rekomendas. Tujuannya tentu untuk memberikan pelayanan serta perlindungan jemaah umrah Indonesia," tutup Arfi.