Puan: Pelayanan Kesehatan Harus Menjangkau Seluruh Rakyat

Hal itu sesuai amanat undang-undang
Mochammad Rizki - Nasional,Selasa, 30-06-2020 13:08 WIB
Puan: Pelayanan Kesehatan Harus Menjangkau Seluruh Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani.

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat. 

Sesuai amanat konstitusi, pemenuhannya dijamin oleh negara.

"Karena itu pembangunan di bidang kesehatan harus diarahkan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia," ujar Puan dalam pidatonya di webinar peringatan Bulan Bung Karno yang digelar Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI Perjuangan, Selasa (30/6/2020). 

Baca juga: MPR RI Serahkan 200 Paket Sembako dan Asuransi untuk Ojol 

Menurut Puan, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia. 

Wujud nyata dari komitmen itu salah satunya adalah dalam memanfaatkan alokasi anggaran kesehatan yang efektif bagi pembangunan kesehatan Indonesia.
 
Politik kesehatan berdikari sebagai kebijakan politik untuk membangun kekuatan nasional di bidang kesehatan, dinilainya perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan nasional. 

Yang antara lain fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat, formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, industri nasional untuk peralatan RS, farmasi, dan obat-obatan. 

"Lalu sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan, yang saat ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, serta alokasi anggaran kesehatan yang tepat sasaran dan tepat manfaat," papar Puan. 

Puan pun mengingatkan jika kekuatan nasional di bidang kesehatan juga sangat ditentukan oleh kemampuan riset, inovasi, dan industri nasional, dalam memenuhi peralatan kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya. 

Contohnya adalah berbagai universitas di Indonesia yang sudah mulai membuat portable ventilator. 

"Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang sinergi antara bidang kesehatan, industri, dan BUMN, untuk membuat program percepatan pengembangan industri bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan nasional," jelasnya. 

"DPR dalam menjalankan fungsi anggarannya, ikut mencermati dan mempertajam kebijakan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5 persen dari APBN. Khususnya untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, baik yang mampu dan tidak mampu, seluruhnya mendapatkan pelayanan kesehatan," sambung Puan. 

Turut hadir sebagai pembicara webinar, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0