Pilkada Serentak 2020, Pasien Covid-19 Tetap Dapat Hak Suara

Petugas KPPS Akan Dibekali dengan Alat Pelindung Diri Saat Mendatangi Pasien Covid-19.
Adiantoro - Nasional,Kamis, 15-10-2020 14:50 WIB
Pilkada Serentak 2020, Pasien Covid-19 Tetap Dapat Hak Suara
Ilustrasi. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pilkada serentak akan dihelat pada 9 Desember 2020. Penderita virus corona (Covid-19) tetap akan mendapatkan hak suaranya pada Pilkada mendatang.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mendatangi tempat isolasi pasien Covid-19. Para petugas ini juga akan dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD) saat mendatangi pasien Covid-19.

Kita akan menggeser kotak suara dan surat suara untuk bisa (pemilih) menggunakan hak pilihnya. Itu yang akan siapkan - ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik, Kamis (15/10/2020), dikutip dari Info Publik.

Sementara itu, untuk pasien Covid-19 yang berada di rumah sakit, Evi memastikan TPS (Tempat Pemungutan Suara) terdekat juga akan bertindak sama seperti halnya pasien yang isolasi mandiri.

Baca Juga: KPU Buka Peluang Pilkada 2020 Diundur

Tentu kita harus memperhatikan berapa banyam jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di rumah sakit tersebut, karena bisa terjadi keterersediaan surat suara tidak mencukupi - lanjutnya.

Mereka akan datang ke rumah sakit, berkoordinasi dengan pihak rumah sakir dan Satgas, untuk mendata dan memetakan berapa banyak pasien yang masih dirawat pada saat hari pemungutan suara yang berada di dalam isolasi-isolasi dari Pemda, sehingga kita bisa menyiapkan logistik dan petuags kita akan memberikan pelayanan - tambahnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada memiliki desain keserentakan.

Desain itu ditetapkan, karena diharapkan pada suatu saat nanti, Pilkada akan dilakukan pada hari dan tanggal yang sama - jelasnya.

Terdapat UU Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur untuk melanjutkan atau menunda pelaksanaan Pilkada harus melalui keputusan bersama antara KPU, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) - tukas Raka Sandi.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0