Penghargaan untuk Fadli dan Fahri Jadi Kontroversi, Ini Jawaban Pemerintah

Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara
Mochammad Rizki - Nasional,Kamis, 13-08-2020 16:28 WIB
Penghargaan untuk Fadli dan Fahri Jadi Kontroversi, Ini Jawaban Pemerintah
Fahri (kiri) dan Fadli (kanan).

Jakarta, Nusantaratv.com - Pro dan kontra mengiringi pemberian penghargaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Keputusan itu menjadi kontroversi di masyarakat, lantaran keduanya diketahui kerap berseberangan atau mengkritik kepemimpinan Jokowi. 

Menyikapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan pemberian penghargaan Bintang Jasa Mahaputera ialah tradisi negara yang sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009. Pemberian tanda jasa itu sudah berlangsung sejak 2010.

Baca juga: Corona RI: 132 Ribu Orang Tertular, 87 Ribu Sembuh 

"Selama ini mantan menteri, kemudian mantan ketua dan wakil ketua lembaga negara itu selalu diusulkan sejak adanya UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Nah UU itu dikeluarkan tahun 2009 dan sejak tahun 2010 ditradisikan dalam acara kenegaraan bahwa pejabat dianggap berjasa," ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/8/2020).

Adapun untuk calon penerima penghargaan, kata Mahfud, diusulkan oleh lembaga-lembaga negara. Hal itu sesuai Pasal 30 UU No 20 Tahun 2009.

"Pasal 30 UU tersebut menyatakan bahwa penerima bintang jasa itu diusulkan oleh antara lain yang mengusulkan itu lembaga negara. Nah, ketika lembaga negara mengusulkan, ya kita cari syarat-syaratnya, ada syarat umum ada syarat khusus," tuturnya.

Terkait adanya nama Fadli dan Fahri, kata Mahfud keduanya diusulkan oleh lembaga negara. Mahfud menyatakan, siapa pun bisa diusulkan menerima penghargaan selama tak memiliki masalah hukum.

"Yang kemarin banyak diperdebatkan itu mengapa Fahri Hamzah dan Fadli Zon itu mendapat juga Bintang Mahaputera. Saudara, yang diletakkan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan itu adalah mereka yang diusulkan ada oleh lembaganya kalau itu pejabat negara bisa diusulkan lembaganya. Bahkan lembaga negara itu boleh mengusulkan juga orang yang bukan dari lembaganya," jelasnya. 

"Semua tidak terkecuali, semua mantan ketua dan wakil ketua lembaga negara itu ya mendapat selama tak ada masalah hukum. Bahwa kemudian ada yang mendapat masalah hukum sesudah mendapat, itu disoal kemudian karena syaratnya itu pada saat diusulkan dan disetujui itu tidak ada masalah hukum," imbuh Mahfud.

Pemberian penghargaan bintang jasa tersebut diserahkan Jokowi di Istana Negara. Di samping Fahri dan Fadli, total 53 orang yang mendapat bintang jasa. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0