Bendera Dibakar, PDI Perjuangan Tempuh Jalur Hukum

Hasto meminta kader PDI Perjuangan dan rakyat tak terpancing oleh peristiwa itu
Mochammad Rizki - Nasional,Rabu, 24-06-2020 23:29 WIB
Bendera Dibakar, PDI Perjuangan Tempuh Jalur Hukum
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Ist)

Jakarta, Nusantaratv.com - Bendera Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dibakar. Bendera diduga dibakar dalam unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (24/6/2020). 

Baca juga: Puan Minta New Normal Tak Abaikan Kesehatan Masyarakat 

Aksi tersebut sempat terekam kamera, dan rekaman videonya viral di media sosial. Disinyalir, pembakar bendera merupakan kelompok massa yang menamakan diri ANAK NKRI. 

PDI Perjuangan yang mengetahui kejadian ini, mengambil sikap tegas. Mereka berencana memproses hukum para pelaku pembakaran bendera. 

"Karena itulah mereka yang telah membakar bendera Partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum. Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020). 

PDIP sangat menyesalkan peristiwa itu. Meski begitu, Hasto memastikan kader PDI Perjuangan maupun rakyat di bawah takkan terprovokasi dengan pembakaran bendera tersebut.

"PDI Perjuangan ini partai militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," tuturnya. 

Hasto menjelaskan, saat ini PDI Perjuangan lebih fokus dalam upaya membantu rakyat dalam menghadapi wabah virus corona. Karena itu, di luar langkah hukum, mereka takkan terpancing oleh aksi yang juga membakar bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) ini. 

"Presiden, wapres (wakil presiden) dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 ketua DPRD, 416 anggota DPRD provinsi, 3232 anggota DPRD kabupaten/kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi," papar Hasto. 

"Itulah skala prioritas kita bersama," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Hasto menilai Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai keanekaragaman. Sehingga segala perbedaan yang ada, kata dia hendaknya diselesaikan melalui jalur musyawarah, bukan dengan berkonflik.

"Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dan lainnya. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban," kata dia. 

"Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi," sambung Hasto. 

Adapun terkait proses pembahasan RUU HIP, Hasto menegaskan bahwa sikap PDI Perjuangan sejak awal masih terus mendengarkan aspirasi masyarakat, dan terus mengedepankan dialog. Apalagi, RUU sendiri pada dasarnya selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan.

"(Koreksi/perubahan) agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi, sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," tandasnya. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0