Bantu Pisahkan TNI-Polri, Adhie Massardi Desak Reformasi Kurikulum di PTIK

Gus Dur ajarkan saya utk tidak mengutuk sejarah, tapi perbaikilah jalannya sejarah. Jangan sesali apa yg sudah diperjuangkan...
Raymond - Nasional,Senin, 19-10-2020 07:09 WIB
Bantu Pisahkan TNI-Polri, Adhie Massardi Desak Reformasi Kurikulum di PTIK
Gusdur dan Adhie Massardi

Nusantaratv.com - Polri terus mendapat sorotan publik belakangan ini, terkait sikapnya yang dianggap terlalu represif terhadap para pengunjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Namun, taukah anda, pada era pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gusdur, terjadi pemisahan antara TNI-Polri. Tentunya kebijakan ini dilakukan dan diwarnai berbagai macam pro dan kontra, karena posisi Polri langsung berada di bawah presiden.

Dimana Gus Dur mereformasi tubuh militer di antaranya memisahkan jabatan Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI. Dia juga mengangkat pejabat sipil sebagai Menteri Pertahanan.

Selain itu, ia juga menunjuk Panglima TNI dari Angkatan Laut karena biasanya Panglima TNI selalu dipegang oleh Angkatan Darat. Dia melikuidasi Badan Koordinasi Strategi Nasional (Bakorstanas) pengganti Kopkamtib, dan Penelitian Khusus (Litsus), lembaga represif Orde Baru.

Adapun pemisahan ini tentunya memiliki maksud, yakni dengan menegaskan kembali tugas dan fungsi pokok serta lingkup tanggung jawab polisi dan tentara.

baik lembaga kepolisian yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keamanan dan pengamanan wilayah sipil, sedangkan tugas dan fungsi TNI berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara secara militer.

Memang, gagasan pemisahan itu sebenarnya telah dimulai sejak Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2/1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan dari ABRI.

Sebagaimana diketahui, landasan konstitusional pemisahan Polri dari TNI secara de jure baru dikukuhkan melalui Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri.

Dan, berdasarkan Tap MPR tersebut, Gus Dur merealisasikan pemisahan TNI dengan Polri melalui penerbitan Keputusan Presiden No. 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu yang terpenting adalah Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden.”.

Tap MPR itu juga menjadi landasan dibentuknya UU No. 2/2002 tentang Polri dan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Dan selanjutnya baru dibentuk UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

Tapi, ada cerita menarik yang kamu juga seharusnya tau, bahwa ada sentuhan juru bicara Gusdur, yakni Adhie Massardi. Dimana ia mendapat lobi dari kedua belah pihak, yakni baik TNI maupun Polri.

Namun akhirnya, Adhie memita Gusdur untuk menandatangani pemisahan tersebut (TNI-Polri).

Kepada Nusantaratv.com. Adhie Massardi mengatakan, bahwa ia diajarkan Gusdur untuk mengingat dan tidak mengulangi keburukan yang terjadi pada sejarah.

“Gus Dur ajarkan saya utk tidak mengutuk sejarah, tapi perbaikilah jalannya sejarah. Jangan sesali apa yg sudah diperjuangkan untuk negeri ini (pemisahan Polri dari TNI), jika  timbulkan masalah, perbaiki dengan kemampuan yg dimiliki,” tegasnya.

Adhie juga meminta agar kurikulum di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK-red) diperbaik. “Ya, saya rasa kurikulum di PTIK harus direformasi, agar Polri juga tau posisinya ada dimana,” tutupnya.

 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0