Anies Dinilai Pilih Peran Budak Politik Ketimbang Gubernur

Gubernur yang benar menurutnya marah, bukan mencium tangan pimpinan ormas
Mochammad Rizki - Nasional,Sabtu, 14-11-2020 15:14 WIB
Anies Dinilai Pilih Peran Budak Politik Ketimbang Gubernur
Anies (pertama dari kiri) bersama Rizieq (kedua dari kiri).

Jakarta, Nusantaratv.com - Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute, Muhammad Mualimin menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih mirip sebagai 'budak politik' yang tersandera dukungan Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212, dibanding kepala daerah yang bekerja untuk kepentingan semua warga Ibu Kota. 

Baca juga: Temui Rizieq yang Masih Masa Isolasi, Kemendagri Diminta Evaluasi Anies 

"Protokol kesehatan dan wibawa hukum tidak ada harganya di depan massa FPI penyambut Rizieq. Ini diperparah Anies yang tergopoh-gopoh sowan ke Petamburan. Untuk apa gubernur terbirit-birit menemui pimpinan ormas? Ini tidak lain karena Anies tersandera dukungan, akhirnya jadi budak transaksi politik yang bermula dari pengerahan besar-besaran massa demo 2016," ujar Mualimin dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2020).

Ia menduga, Anies berancang-ancang mempersiapkan diri menjadi calon presiden 2024. Sehingga dituntut terus menjaga dukungan dari bekas kelompok pemenangannya di Pilgub DKI Jakarta 2017. 

Sebagai politikus, kata dia hal itu sah-saha saja. Tapi, dengan membiarkan ribuan pendukung Rizieq berkerumun tanpa mematuhi protokol kesehatan, itu sama saja Anies memberi karpet merah penyebaran Covid-19.

"Inilah kotornya gaya politik Anies. Sangat tidak patut kepala daerah malah ikut kerumun dan meremehkan Gugus Tugas Covid-19 yang sudah 8 bulan kerja mati-matian. Kalau lihat kerumunan tak bermasker, gubernur yang benar itu harus marah dan memimpin penindakan hukum, bukan malah cium tangan dan lebur ditelan gelombang massa," kata dia. 

Mualimin juga menilai melempemnya taring negara hukum menghadapi gerombolan FPI. Ia menyayangkan kinerja Polda Metro Jaya yang tidak tegas atau melakukan pembiaran atas barbarisme. 

Menurutnya, polisi harusnya bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa menunggu perintah politik dari kepala daerah atau pucuk eksekutif.

"Polisi itu hamba hukum. Ia mengabdi atas nama hukum. Jadi kalau Gubernur Jakarta melempem, Menko Polhukam sungkan menegur karena Mahfud dan Anies sama-sama KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), ya polisi lah yang harus gerak menyelamatkan masyarakat," tutur Mualimin. 

"Kalau Anies nekad datang di pernikahan anak Rizieq Syihab, sangat mungkin muncul lagi kerumunan besar dan bisa jadi klaster baru penularan corona. Kita tahu virus tak pandang bulu pemeluk agama. FPI atau bukan, corona tetap hinggap di tubuh siapa pun," imbuh Wakil Sekretaris BPL PB HMI ini. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0