Dewan Pers Kecam Oknum Aparat yang Melakukan Kekerasan Terhadap Jurnalis Saat Liput Demo Omnibus Law

Para Wartawan Dilindungi Undang-Undang Yakni Pasal 8 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Adiantoro - Nasional,Minggu, 11-10-2020 11:43 WIB
Dewan Pers Kecam Oknum Aparat yang Melakukan Kekerasan Terhadap Jurnalis Saat Liput Demo Omnibus Law
Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh.

Jakarta, Nusantaratv.com - Dewan Pers mengecam keras tindakan kekerasan maupun penangkapan terhadap wartawan yang meliput aksi demonstrasi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Kamis (8/10/2020) oleh oknum aparat.

Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh menjelaskan wartawan atau jurnalis mendapat perlindungan hukum saat menjalankan tugas peliputan sesuai Pasal 88 UU Nomor 40 Tahun 1999.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (2007-2009) itu menegaskan Kepolisian seharusnya bertindak hati-hati dan proporsional terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya.

Kami mengecam oknum aparat yang melakukan tindak kekerasan, intimidasi verbal, dan perusakan alat kerja wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik meliput demonstrasi. Kami memandang Kepolisian perlu memberi penjelasan resmi tentang hal tersebut - kata Mohammad Nuh di Jakarta, Minggu (11/10/2020).

Di sisi lain, Dewan Pers meminta Kepolisian agar segera membebaskan jika masih ada wartawan yang ditahan. Mohammad Nuh juga meminta perusahaan media dan keluarga memberitahukan ke Dewan Pers jika ada unsur wartawan atau peliput yang belum ditemukan keberadaannya.

Meminta agar Kepolisian segera melepaskan para wartawan jika ada yang masih ditahan serta memperlakukan mereka dengan baik dan beradab - tegas pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur (Jatim), 61 tahun silam itu.

Berikut poin-poin lengkap sikap Dewan Pers:

1. Mengutuk keras oknum aparat yang melakukan tindak kekerasan, intimidasi verbal, dan perusakan alat kerja wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik meliput demonstrasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami memandang kepolisian perlu memberikan penjelasan resmi atas kekerasan dan perusakan yang terjadi.

2. Meminta kepolisian segera melepaskan para wartawan jika ada yang masih ditahan bersama pelaku demonstrasi yang lain, serta memperlakukan mereka dengan baik dan beradab.

3. Kami mengingatkan saat menjalankan tugasnya, para wartawan dilindungi oleh Undang-Undang yakni Pasal 8 UU Pers Nomor 40 tahun 1999 yang menyatakan 'dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum'. Dalam konteks ini, semestinya kepolisian bersikap hati-hati, proporsional, dan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

4. Mengimbau kepada pihak media dan keluarga wartawan agar segera memberitahukan ke Dewan Pers, Asosiasi Wartawan, dan kepolisian jika ada unsur wartawan peliput demonstrasi yang belum ditemukan keberadaannya hingga saat ini dan atau sedang membutuhkan perawatan medis intensif karena menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi.

5. Mengimbau kepada semua pihak agar hanya meletakkan insiden kekerasan terhadap wartawan dalam konteks penegakkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers berdasarkan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

6. Mengimbau kepada segenap pers nasional, khususnya para wartawan agar senantiasa mengedepankan keselamatan dan kesehatan pada situasi pandemi covid-19 seperti saat ini, dengan senantiasa berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan saat meliput peristiwa-peristiwa publik. Perusahaan pers memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para wartawannya dalam konteks ini.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0