Aris Soeganto Terus Berjuang Dapatkan Hak Kepemilikan Atas Tanahnya di Komplek DDN

Putusan Pengadilan Negeri Depok Secara Tegas Menyatakan Acte Van Eigendom 5658 Sudah Tidak Berlaku Lagi.
Adiantoro - Nasional,Senin, 26-10-2020 01:00 WIB
Aris Soeganto Terus Berjuang Dapatkan Hak Kepemilikan Atas Tanahnya di Komplek DDN
Aris Soeganto. (Adiantoro/NTV)

Jakarta, Nusantaratv.com - Aris Soeganto, pemilik sah atas tanah di Komplek Departemen Dalam Negeri (DDN), Cibubur, Depok, Jawa Barat (Jabar), masih terus berjuang memperoleh hak atas tanah di kavling 223 yang telah bersertifikat hak milik.

Kepemilikan sah atas tanahnya diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 408/Pid.B/2019/PN Depok, putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 190/PID/2020/PT BDG, serta penetapan PN Depok Nomor 1/pen.Pid/2020/PN Depok, yang telah berkekutan hukum tetap (inkrach) yang menyatakan 'Bahwa Acte Van Eigendom 5658 Afschrift nomor 96/B ddo 18 Juli 1931...atas nama Achmad Bolonson merupakan hak yang sudah tidak diakui lagi dalam peraturan perundang-undangan nasional, kecuali telah dikonversikan statusnya berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 1960'.

"Saya memiliki tanah ini dari kakak kandung saya pada 2005. Dan, pada 2009, saya kesini untuk melihat tanah ini, tapi saya tidak bisa masuk ke dalam tanah milik saya karena sedang berkasus dengan PT Bangkit Nusantara. Kemudian, pada 2009 akhir, setelah saya melihat dan bisa masuk ke dalam tanah tersebut, ternyata sudah ada bangunannnya. Pada saat itu ditinggali oleh orang bernama Kaspono bin Saring," ujar Aris, Minggu (25/10/2020).

Kaspono, ungkap Aris, menyewa dari seseorang yang tinggal di Gunung Putri (Bogor). Dia menyewa selama tiga tahun dengan biaya Rp15 juta. Karena Aris belum memiliki rencana memanfaatkan lahan tersebut, maka dia mengizinkan Kaspono tinggal dan mengawasi kavling miliknya. Pihaknya juga membuat perjanjian dengan Kaspono pada 2010.

"Pada 2017, saya berencana memanfaatkan kavling ini, tapi Pak Kaspono justru mengatakan itu bukan tanah saya. Bahkan, dia mengaku disuruh oleh ahli waris Achmad Boloson menjaga kavling tersebut atas dasar Acte Van Eigendom 5658," lanjutnya.

Baca Juga: Robertho Rouw Lega Kembali Dapatkan Hak Kepemilikan dari Penyerobot Tanah

Guna memperoleh hak atas tanahnya tersebut, Aris kemudian melakukan somasi serta memperingatkan jika tanah tersebut sah secara kepemilikan yang disertai dengan sertifikat hak milik. Namun, Kaspono tidak mau mengosongkan kavling tersebut.

"Saya membuat laporan ke Polres Depok, dan proses itu mulai dari akhir 2018, serta baru masuk ke pengadilan pada 2019, sekitar September. Ini kemudian berproses sampai akhirnya ada putusan pada Februari 2020. Setelah itu mereka mengajukan banding, tapi saya dimenangkan lagi oleh Pegadilan Negeri Depok. Mereka mengajukan lagi kasasi dan putusan itu baru selesai pada tahun ini sekitar Juli lalu," tambah Aris.

"Saat ini Kaspono sudah dieksekusi, tapi waktu saya minta keluarganya untuk keluar dari kavling saya, mereka justru tidak mau. Mereka bilang ini tanah milik ahli waris Achmad Boloson," terangnya.

Menurutnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Depok secara tegas menyatakan Acte Van Eigendom 5658 sudah tidak berlaku lagi.

"Jadi Acte Van Eigendom 5658 sebetulnya bukan bukti hak milik, yang bukti hak milik itu adalah sertifikat hak milik, dan selama persidangan di Pengadilan Negeri Depok, pihak BPN juga menjadi saksi dan menyatakan dokumen sertifikat saya itu terdaftar dan sah," tegasnya.

Dia mengaku selama ini pihak kepolisian dari Polres Depok dan pengadilan sangat membantu dirinya dalam memperjuangkan hak yang sah atas kepemilikan kavling di Komplek DDN tersebut.

"Saya ingin pemerintah memiliki aturan yang jelas bahwa sertifikat ini adalah bukti kepemilikan yang diakui sehingga tidak ada lagi konflik seperti ini," tukas Aris.


 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0