Lembaga Pendidikan Swasta Tutup, Indeks Pembangunan Manusia Anjlok

Masa Pandemi COVID-19 yang Begitu Lama Telah Mengancam Eksistensi Sekolah dan Kampus Swasta.
Adiantoro - Nasional,Rabu, 08-07-2020 09:35 WIB
Lembaga Pendidikan Swasta Tutup, Indeks Pembangunan Manusia Anjlok
Ilustrasi. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Banyak lembaga pendidikan swasta, baik sekolah maupun perguruan tinggi yang terancam tutup di masa pandemi virus Corona (COVID-19) ini karena kehilangan peserta didiknya.

Dengan banyaknya lembaga pendidikan swasta yang tutup, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memperkirakan angka indeks pembangunan manusia (IPM) masional juga ikut anjlok.

Dia mengkhawatirkan merosotnya angka IPM menyusul kondisi pendidikan swasta di Tanah Air yang mulai angkat 'bendera putih' menghadapi dampak pandemi.

Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, maka yang terimbas lebih jauh, ya IPM bisa jeblok - kata Fikri, di Jakarta, Selasa (7/7/2020), dilansir dari laman dpr.go.id.

Masa pandemi yang begitu lama telah mengancam eksistensi sekolah dan kampus swasta. Di dapilnya, Jawa Tengah IX (Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes) sekolah dan kampus swasta tak mampu membiayai operasionalnya. Kemampuan pembiayaannya kemungkinan hanya sampai Agustus 2020.

Baca Juga: Tampung Masukan Soal PPDB, Ganjar Janji Sampaikan ke Kemendikbud

Sisanya bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar - lanjut politisi PKS itu.

Dampak pandemi secara luas turut menyapu berbagai sektor ekonomi, sehingga berdampak pula pada kemampuan daya beli masyarakat, termasuk biaya pendidikan.

Membayar SPP saja sulit, apalagi untuk membayar uang pangkal seperti yang biasa diterapkan pada siswa dan mahasiswa baru di lembaga pendidikan swasta - tambahnya.

Fikri menduga angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan swasta di berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi akan menurun. Bila tidak ada yang mendaftar, lanjut Fikri, pilihan beratnya adalah menutup sekolah atau kampus. Permasalahan menurunnya angka partipasi penduduk dalam mengikuti program pendidikan, tentu akan berdampak signifikan pada angka IPM.

Diketahui, tiga dimensi dasar dalam menentukan IPM adalah kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Fikri mengkritik pendekatan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang terlalu mementingkan komponen ketiga, yakni daya beli masyarakat.

Sejak awal digelontorkan Rp405,1 triliun dana COVID-19, coba liat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi. Sementara pendidikan tidak menjadi konsen kebijakan - ucapnya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang kini disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 sudah menjadi dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran penanganan dampak pandemi COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya, Rp75 triliun untuk kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan, serta Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian Keuangan bahkan menaikkan kembali anggaran COVID-19 tersebut hingga tiga kali. Pertama, naik menjadi Rp677,2 triliun pada 3 Juni, kemudian naik lagi menjadi Rp695,2 triliun pada 16 Juni, dan terakhir naik menjadi Rp905,1 triliun pada 19 Juni - tukas Fikri.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0