Guru dan Tenaga Pendidikan Non-PNS Dapat Bantuan Rp 1,8 Juta dari Pemerintah

Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa tenaga pendidik non-PNS yang berhak  mendapat bantuan...
Ramses Rianto Manurung - Nasional,Selasa, 17-11-2020 19:25 WIB
Guru dan Tenaga Pendidikan Non-PNS Dapat Bantuan Rp 1,8 Juta dari Pemerintah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim/ist

Jakarta, Nusantaratv.com-Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Selasa (17/11/2020) resmi mengumumkan program bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 1,8 juta kepada sekitar 2 juta tenaga pendidik non-PNS atau honorer.

Tenaga pendidik yang berhak mendapat bantuan meliputi  dosen, guru, pendidik PAUD, tenaga perpustakaan, laboratorium, serta administrasi non-PNS alias honorer. Bantuan tersebut diberikan sebanyak satu kali kepada masing-masing penerima. 

"Dosen, guru, non-PNS, guru kepala sekolah, pendidik PAUD, tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administrasi, serta operator sekolah termasuk dalam bantuan BSU," ujar Nadiem ketika peluncuran program di YouTube Kemendikbud.

Nadiem mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada 2.034.732 juta orang, yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS, 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. 

Dijelaskan, bantuan diberikan untuk membantu para tenaga honorer yang mengalami tekanan  akibat pandemi covid-19. 

Pemerintah pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,66 triliun untuk program BSU ini. 

Baca juga: Reaktif Covid-19, Lurah Petamburan Dibawa ke RS Polri

Persyaratan

Nadiem menjelaskan persyaratan untuk mendapat bantuan ini adalah warga negara Indonesia (WNI), berstatus bukan sebagai PNS, dan memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

Kemudian tidak menerima bantuan subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja sampai 1 Oktober 2020 serta tidak menerima Kartu Pra Kerja sampai 1 Oktober 2020.

Selanjutnya, untuk mekanisme pencairannya adalah pertama yaitu Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk penerima bantuan yang nantinya akan disalurkan secara bertahap sampai November 2020.

Penerima dapat mengakses info.gtk.kemendikbud.go.id atau pddikti.kemendikbud.go.id untuk mencari informasi mengenai status pencairan, rekening bank, dan lokasi bank penyalur.

Penerima BSU akan menyiapkan dokumen persyaratan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, surat keputusan penerima BSU dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh melalui dua situs tersebut kemudian diberi materai dan ditandatangani.

Setelah itu, penerima BSU mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima uangnya dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan kepada petugas bank penyalur untuk diperiksa.

Gaji di Bawah Rp 5 Juta

Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa tenaga pendidik non-PNS yang berhak 
mendapat bantuan upah dari pemerintah tersebut bergaji di bawah Rp5 juta per bulan.

“Kita gunakan mekanisme BPJS Ketenagakerjaan maupun para guru yang ada di bawah tempat Pak Nadiem dan Menteri Agama,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan masing-masing tenaga pendidik itu akan mendapatkan total bantuan sebesar Rp1,8 juta yang ditransfer Rp600 ribu selama tiga bulan langsung ke rekening masing-masing penerima.


 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0