Ring of Fire Jokowi

Dengan demikian, jika ada pihak-pihak yang melakukan Judicial Review ke MK, artinya tidak ada kewajiban dari DPR dan pemerintah...
Raymond - Nasional,Rabu, 14-10-2020 08:34 WIB
Ring of Fire Jokowi
M. Saleh

Nusantaratv.com - Aksi penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu masih berlangsung di berbagai daerah. Bahkan tak heran, aksi penolakan tersebut diwarnai kericuhan hingga mengalami luka, baik massa mapupun petugas kepolisian.

Pro dan kontra tentunya mewarnai UU yang dinilai kontroversi ini. Namun, Presiden Jokowi sempat menyatakan, bahwa pihak-pihak yang melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja dapat melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi," tegas Jokowi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020) lalu.

Tentunya langkah tersebut menjadi cara yang baik dalam menyikapi ketidak puasan masyarakat terhadap UU yang diajukan pemerintah dan disahkan oleh DPR. Akan tetapi, yang akhirnya menjadi perhatian adalah adanya bagian pada UU MK yang dihapus.

Ini akhirnya menjadi polemik, karena diketahui, pasal 59 ayat 2 telah dihapus. Adapun pasal tersebut berbunyi;

"Jika diperlukan perubahan terhadap UU yang telah diuji, DPR dan Presiden segera menindaklanjuti putusan MK"

Dengan demikian, jika ada pihak-pihak yang melakukan Judicial Review ke MK, artinya tidak ada kewajiban dari DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK, sekalipun pihak yang melakukan JR menang di lembaga tersebut.

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa maksud dari penyataan Presiden Jokowi yang meminta pihak yang menolak UU Cipta Kerja melakukan Judicial Review ke MK? sementara pasal yang melindungi hak masyarakat telah dihapus?.

Tentunya tak sedikit pasal-pasal dalam Omnibus Cipta Kerja yang dianggap bermasalah, dan bahkan adanya indikasi luar batas kewenangan yang didapat Polri. Misal saja, dalam Pasal 40 angka 30 mengenai perubahan terhadap Pasal 149 UU Minerba, yang berbunyi;

Terkait penyidikan, wewenang PPNS ditambah, tapi kedudukannya diubah menjadi di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Kebijakan ini menggambarkan bahwa wewenang Polri sangat besar dalam Omnibus Law Cipta Kerja, padahal Polri kerap disebut-sebut adalah lembaga yang kredibel dan integritas yang baik.

UU Cipta Kerja untuk Siapa?

Ironis, sudah pasti tentunya, terlebih pemerintah terus mengklaim bahwa UU Cipta Kerja menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kondisi ekonomi RI, baik investasi, pertanian serta peningkatan lapangan kerja di Indonesia.

Namun, lagi-lagi apakah benar UU tersebut semata untuk memperbaiki setidaknya tiga hal tersebut?

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran mengalami kenaikan sebanyak 60 ribu orang hingga mencapai 6,88 juta orang per Februari 2020.

Dimana Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penduduk usia kerja di Indonesia pada bulan Februari 2020 adalah sebesar 199,4 juta orang. "Kalau kita bandingkan dengan posisi Februari 2019, berarti penduduk usia kerja meningkat 2,92 juta orang," ujarnya saat teleconference di Jakarta, Selasa (5/5) lalu.

Dalam data BPS disebutkan, bahwa penduduk usia kerja terbagi dua yakni angkatan kerja naik 1,73 juta orang menjadi 137,91 juta orang dan bukan angkatan kerja naik 1,19 juta orang menjadi 61,47 juta orang.

Sementara, jumlah orang bekerja pada Februari 2020 yang mengalami kenaikan dengan komposisi pekerja penuh, pekerja paruh waktu ,dan setengah pengangguran.

Lalu mengapa pemerintah justru geto menarik tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia, dengan berbagai macam alasan, padahal jika melihat situasi nasional saja, Indonesia masih mengalami peningkatan pandemi corona.

Belum lagi rencana presiden Jokowi soal Food Estate di Kalimantan Tengah yang digadang-gadang merupakan sebagai salah satu cara untuk membangkitkan gairan industri pertanian.

Dan lagi-lagi menariknya, RI justru masih terjebak dalam skema impor pangan, sebut saja gula dan bawang putih, dari 11 kebutuhan pokok nasional.

Meski memang, pada tahun 2015 indeks ketahanan pangan Indonesia berada di ranking ke-75 dari 113 negara, dan naik jadi ke-62 di tahun 2019 dari 113 negara. Namun, kenaikan peringkat tersebut disebabkan oleh maraknya impor yang dilakukan pemerintah.

Dimana dalam program Market Review IDX Channel, Selasa (14/7/2020) lalu, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa menyebut, bahwa impor komoditas pangan di Indonesia melonjak drastis dari tahun 2014 hingga tahun 2018.

"Impor pangan kita melonjak dari 22 juta ton, hanya 8 komoditas saja pada 2014. Kemudian melonjak jadi 27 juta ton, hampir 28 juta ton di tahun 2018, atau lonjakan hampir 6 juta ton hanya dalam tempo relatif singkat," jelasnya.

Kemudian yang menjadi fokus kita bersama adalah, Rancangan Undang-Undang yang dbuat pemerintah dan dibahas dalam kondisi pandemi corona, dan disahkan DPR dalam situasi yang sebetulnya patut dipertanyakan, karena dilakukan pada hari libur, yakni Sabtu , (3/10/2020).

Menuai protes tentunya ya, memberikan kelonggaran atas Judicial Review sudah pasti, namun tak ada yang menguatkan pihak-pihak yang menolak UU Cipta Kerja untuk menggunakan haknya karena Pasal 59 ayat (2) yang menagkomodir penolakan telah dihapus. 

Ini tentunya menjadi catatan khusus bagi presiden Jokowi dalam melakukan tata kelola negara, terutama dalam memberikan keleluasaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya atas penolakan terhadap UU yang dirancang dan kemudian disahkan. Apakah  ini sebuah preseden buruk bagi Jokowi, silahkan anda yang menilainya. (Muda Saleh)

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0