Munas APJATI Dianggap Langgar AD/ART

Menurut Luthfi ada syarat bagi calon yang tak sesuai AD/ART
Mochammad Rizki - Nasional,Selasa, 17-11-2020 00:02 WIB
Munas APJATI Dianggap Langgar AD/ART
Munas APJATI dinilai tabrak AD/ART.

Jakarta, Nusantaratv.com - Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia (APJATI) yang agenda utamanya pemilihan Ketua Umum periode 2020-2024 dinilai tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam AD/ART. 

Baca juga: Kesulitan Tentukan Pengurus Peradi, Otto Hasibuan: Semuanya Bagus! 

Hal itu diungkapkan salah satu anggota sekaligus Calon Ketua Umum (Caketum) APJATI, Luthfi Sungkar. Menurutnya, ada sebuah kejanggalan implementasi yang dilakukan oleh SC/OC dimana tidak mengambil aturan dari AD/ART. Pasalnya dikatakan Luthfi di AD/ART tidak disebutkan ada kontribusi bagi Caketum. 

"Tadi kebetulan saya barusan saja daftar sebagai Caketum untuk APJATI periode 2020-2024 bersama dengan dua Caketum lainya. Namun pendaftaran kami tadi ditolak oleh panitia Munas APJATI karena untuk pendaftaran itu kami diwajibkan ada lima persyaratan," ujar Luthfi kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2020). 

"Dua di antaranya kami harus membawa dukungan 10 persen dari anggota yang mendaftar kemudian kami juga diwajibkan membawa langsung bukti pembayaran Rp250 juta sebagai dana kontribusi untuk Munas APJATI tadi. Ini sangat membingungkan demokrasi, kedua ini menyandera hak konstitusional anggota untuk mencalonkan diri. Kemudian yang ketiga ini bertentangan dengan AD/RT," tambahnya menjelaskan. 

Luthfi menjelaskan, hal tersebut tidak tercantum di dalam AD/ART, yang artinya persyaratan yang dibuat oleh SC/OC Munas APJATI bertujuan untuk mengganjal Caketum yang lainnya. Dengan harapan Caketum yang lainya tidak bersedia membayar Rp250 juta sehingga kata dia membuat langgeng petahana yakni Abdullah Umar Basalamah (Ayub). 

"Padahal petahana sendiri sesungguhnya bahwa beliau sudah menjabat dua periode. Di dalam ART Pasal 33 hanya membolehkan pengurus itu menjabat dua periode tidak boleh tiga kali. Ini yang saya khawatirkan. Mereka berharap tidak ada Caketum lainya sehingga petahana melanjutkan tiga periode," jelasnya. 

"Semestinya kami tidak terima aturan di luar AD/RT. Saya dengar petahana ini mau mencalonkan diri lagi ini melanggar AD/ART," tambahnya. 

Luthfi menjelaskan bahwa dirinya telah mengikuti pemilihan APJATI sudah sembilan kali. Meski tak pernah mencalonkan diri sebagai Caketum dalam pemilihan sebelumnya, namun Luthfi mengaku tidak pernah mendengar adanya persyaratan caketum harus memberikan kontribusi sejumlah dana. 

"Nah, seharusnya aturan yang dibuat oleh SC/OC tidak boleh kedudukannya lebih tinggi dari AD/ART. Kalau mau ini dibahas nanti di forum Munas. Apakah floor menyetujui adanya kontribusi ini atau tidak bukan sekarang ditentukanya. Nah ini yang sedang kami permasalahkan," imbuhnya. 

Ke depannya, Luthfi akan menempuh langkah hukum agar permasalahan ini semakin terang.

"Saya sendiri sudah mengambil langkah hukum saya sudah menemui pengacara. Dan pengacara saya sudah mengajukan somasi untuk panitia Munas kemudian juga DPO dan DPP-nya," terangnya. 

"Bahwa semestinya kami tidak terima aturan diluar AD/ART. Saya dengar petahan ini mau mencalonkan diri lagi ini melanggar AD/ART," imbuh Luthfi. 

Di sisi lain, Luthfi membeberkan bahwa batas verifikasi dilakukan hingga 28 November 2020. Ia mengatakan jika dalam waktu tersebut dirinya tidak menyetorkan Rp 250 juta, maka pencalonannya dianggap gugur. 

"Jujur mereka beralasan masa pandemi Covid-19 dan lain-lain. Sehingga mereka tidak punya dana. Saya sendiri menyatakan bilamana APJATI tidak punya dana saya bersedia secara pribadi akan mendanai semua perhelatan Munas kalau memang alasannya tidak punya dana. Saya akan ambil alih semua pembiayaan. Dan semua anggota yang sudah membayar kontribusi sebesar Rp1,5 juta dikembalikan," tandasnya.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0