Kasus Corona DKI Masih Tambah, Ini Saran DPRD

Ia meminta Pemprov lebih tegas menindak masyarakat
Mochammad Rizki - Nasional,Selasa, 07-07-2020 19:10 WIB
Kasus Corona DKI Masih Tambah, Ini Saran DPRD
Kota Jakarta. (Tempo)

Jakarta, Nusantaratv.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyatakan effective reproduction number (Rt) penularan virus corona (COVID-19) di Jakarta sudah berada di angka 0,98-0,99. Meski demikian, ia menyoroti kasus positif di Ibu Kota yang terus bertambah kendati angka penularan telah berada di bawah 1.

"Lalu, kenapa masih bertambah kasusnya? Itu adalah kelompok masyarakat bawah, yang luput dari perhatian," kata Gilbert, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Indonesia Mulai Produksi Vaksin Corona 2021 

Ia menilai, kelompok masyarakat bawah sejak awal wabah virus corona tak disiplin menjalankan protokol pencegahan penularan Covid-19. Sebab, mereka lebih memikirkan perekonomian ketimbang kesehatan.

"Padahal masyarakat inilah yang sejak awal kurang disiplin menggunakan masker dan kurang tertib mengikuti protokol. Mereka kurang menyadari penularan, karena lebih mengutamakan bagaimana hidup, bukan kualitas hidup. Angka kematian di kelompok ini (sekitar 5 persen) tidak berbeda dengan angka kematian secara nasional. Artinya kekebalan dan daya tahan mereka tidak terbukti lebih baik," paparnya.

Karena itu Gilbert meminta Pemprov DKI berupaya dalam meningkatkan kepatuhan warga untuk menerapkan protokol kesehatan.

"Apa yang harus dilakukan? Sangat jelas, pemeriksaan laboratorium tidak ada artinya untuk pencegahan. Kepatuhan terhadap protokol yang dapat mencegah penularan. Menutup pasar hanya efektif sesaat, karena setelah itu masyarakat di pasar kembali lagi ke kebiasaan semula. Mendidik masyarakat di kelompok bawah haruslah menjadi fokus pencegahan, dan itu membutuhkan jangka waktu lama (persistensi) untuk mengubah kebiasaan mereka," jelas Gilbert.

Ia mengusulkan petugas kian gencar dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan. Di samping itu, ketegasan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tak menerapkan protokol kesehatan juga harus terus dilakukan, termasuk kepada para lurah yang gagal menekan kasus corona di wilayah masing-masing.

"Menurunkan petugas lokal seperti lurah, camat, dan wali kota akan sangat membantu, dan diharapkan tidak kendor hingga akhir tahun atau tepatnya sebelum vaksin ada. Ketegasan untuk memberi sanksi kepada kepala daerah setempat (lurah dan seterusnya) akan membuat mereka bekerja sungguh-sungguh," tandasnya.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0