Anies Bandingkan Acara Rizieq dengan Pilkada, Ini Jawaban Kemendagri

Kemendagri angkat bicara merespons pertanyaan Anies
Mochammad Rizki - Nasional,Selasa, 17-11-2020 20:28 WIB
Anies Bandingkan Acara Rizieq dengan Pilkada, Ini Jawaban Kemendagri
Anies Baswedan.

Jakarta, Nusantaratv.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membandingkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang berpotensi memunculkan kerumunan, dengan kerumunan yang ditimbulkan di acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Rizieq Syihab. 

Hal ini ia sampaikan menyikapi tudingan jika dirinya membiarkan kerumunan semasa pandemi Covid-19, di kegiatan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu. 

Baca juga: Tentukan Nasib Anies Terkait Kerumunan Acara Rizieq, Kemendagri Tunggu Polisi 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara menjawab pernyataan Anies. 

"Jadi kalau misalnya Gubernur DKI Jakarta mengatakan tidak ada teguran terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini datanya ada ya memang Aceh dan DKI Jakarta tidak ikut pilkada ya sehingga data-data ini memang tidak kita paparkan di hadapannya Gubernur Aceh dan DKI Jakarta, tetapi yang lain itu kita paparkan dan kita evaluasi tiap minggu, dua minggu dan bulan. Ini untuk menjawab bahwa pelanggaran protokol kesehatan di fase kampanye pilkada ini juga dilakukan dan serius," ujau Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, Selasa (17/11/2020).

Safrizal memaparkan, jumlah persentase pelanggar protokol kesehatan di Pilkada 2020 saat ini sekitar 2,2 persen. Pelanggaran protokol kesehatan ini bukan salah satunya kampanye yang mengundang orang banyak. 

"Sekitar 2,2 persen itu memang masih ada pelanggaran dan langsung ditindaklanjuti. Biasanya jika sudah ditindaklanjuti maka berikutnya pasangan calon akan mawas diri, karena kami akan umumkan juga pada media kalau pasangan ini melanggar dan tentu elektabilitasnya penilaiannya oleh masyarakat bisa turun," jelasnya. 

Safrizal pun menegaskan, penularan virus corona tak hanya berasal dari daerah yang menggelar pilkada. Tapi juga di Aceh dan Jakarta yang tak melaksanakan pesta demokrasi tersebut. 

Atas itu, ia meminta semua pihak mewaspadai penyebaran Covid-19.

"Di samping melaksanakan peraturan KPU bagi daerah-daerah yang di luar pilkada ya, di awal-awal memang daerah yang non pilkada justru menunjukkan kenaikan zonasi, Aceh misalnya di awal itu zona kuning, merah padahal pilkada tidak ada di Aceh. Kemudian juga di DKI Jakarta ya, walaupun rata-ratanya sudah bisa dikendalikan karena rata-rata positif di DKI Jakarta sekitar seribuan dan peningkatannya tidak cukup tajam ya, namun angkanya belum menunjukkan bahwa belum turun walaupun sedikit ada fluktuatif," beber Safrizal.

"Oleh karenanya, sekalian kita tetap terus mengawal proses disiplin, peningkatan disiplin protokol kesehatan di daerah pilkada sehingga pelaksanaan di tanggal-tanggal bisa dijalankan dan kami pastikan dengan usaha yang sungguh-sungguh semua pihak semua sudah memiliki masker," sambung dia.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0