Tak Bayar Gaji 6 Bulan, AirAsia Indonesia Digugat Pegawai

Belasan karyawan AirAsia Indonesia tak digaji
Mochammad Rizki - Nasional,Jumat, 23-10-2020 17:46 WIB
Tak Bayar Gaji 6 Bulan, AirAsia Indonesia Digugat Pegawai
Pesawat AirAsia. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Perusahaan penerbangan AirAsia Indonesia digugat belasan pegawainya. Gugatan dilayangkan lantaran perusahaan enam bulan tak membayar gaji 14 karyawan tetapnya itu. 

Gugatan dilakukan melalui kuasa hukum Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners. 

Baca juga: Bangkrut, Maskapai Penerbangan Ini Dagang Gorengan dan Laku Keras 

"Bahwa AirAsia merupakan perusahaan besar di dunia penerbangan, ternyata telah menelantarkan karyawannya dengan 'memaksa' karyawannya untuk cuti tanpa dibayar sejak bulan April sampai dengan saat ini," ujar salah satu kuasa hukum karyawan, Radhitya Yosodiningrat, Jumat (23/10/2020).

Maskapai penerbangan asal Malaysia itu, juga disebut tiga kali mangkir dalam panggilan Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang sebagai mediator Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahkan sebelum pandemi Covid-19, kata Radhitya, AirAsia sudah memotong dan juga tidak membayar sama sekali upah seluruh kliennya. 

Semua kewajiban dalam kontrak kerja juga tak dibayar AirAsia, yang salah satunya tagihan BPJS Ketenagakerjaan.

"Melihat status karyawan yang tidak jelas maka sebagian karyawan yang terdiri dari capten pilot, first officer, cabin crew meminta di PHK dengan alasan Pasal 169 Ayat (1) huruf c dan d UU Ketenagakerjaan tahun 2003 yaitu karena perusahaan tidak membayarkan gaji lebih dari 6 bulan berturut-turut dan juga telah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak kerja," jelas Radhitya.

Berdasarkan aturan hukum, kata dua pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan harus dibayarkan perusahaan yang dipotong langsung dari upah karyawan setiap bulannya. 

Perusahaan yang tak melakukan pembayaran iuran dimaksud, diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Mengenai tindak pidana BPJS tersebut, klien kami akan membuat pengaduan masyarakat dan laporan polisi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020," tandas Radhitya.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0