Rizieq Siap Hadir Jika Dipanggil Polisi, Asal..

FPI ingin polisi adil menindak kerumunan
Mochammad Rizki - Nasional,Rabu, 18-11-2020 20:58 WIB
Rizieq Siap Hadir Jika Dipanggil Polisi, Asal..
Rizieq Syihab. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Tim kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI) memastikan Rizieq Syihab akan hadir jika dipanggil polisi terkait kerumunan di kediamannya. 

Rizieq akan taat hukum jika dimintai keterangan polisi, dengan sejumlah syarat. 

Apa saja? 

Baca juga: Tunda Maulid, Habib Luthfi: Kami Takkan Beri Contoh Kurang Terpuji 

"Kita di sini DPP FPI menegaskan sebagaimana penjelasan HRS (Habib Rizieq Syihab) bahwa kita taat dengan hukum akan tetapi dan juga kita tidak minta diistimewakan," ujar tim kuasa hukum FPI Aziz Yanuar, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (18/11/2020).

Syarat pertama, kata Aziz klarifikasi polisi terhadap Rizieq logis secara hukum. Menurutnya, klarifikasi harus didasari pada relevansi hukum yang logis.

"Kalau misal memenuhi syarat, pertama logis secara hukum dan memiliki relevansi hukum yang logis," kata dia.

Kedua, lanjut Aziz, pimpinannya akan hadir jika kepolisian turut memproses kerumunan yang sudah terjadi sebelum acara Rizieq. Seperti gelaran terkait pilkada yang terjadi di Solo, Surabaya hingga acara di Banyumas. 

"Kedua prinsip keadilan diterapkan, yang di Solo dan Surabaya, juga ditindak, ini sebelumnya loh terjadi di bulan September, kita minta juga diproses (acara) yang sebelum-sebelumnya, antara lain kerumunan tidak jaga jarak tidak pakai masker yang terjadi di Solo. waktu pengantaran Gibran sebagai Cawalkot di Solo, lalu di surabaya Eri Cahyadi dan wakilnya mencalonkan jadi Wali Kota berkumpul," tuturnya.

"Kemudian November kemarin di Banjarmasin dinas kesehatan juga melaksanakan acara kumpul kumpul kita ada dokumentasinya, kemudian di Banyumas Banser adakan pawai long march, kalau prinsip-prinsip itu ditegakkan, Habib Rizieq taat hukum," imbuh dia.

Menurut Aziz, pihaknya juga meminta adanya penerapan prinsip kesetaraan di mata hukum, atau equallity before the law. Sehingga seluruh pihak yang melanggar protokol kesehatan melalui adanya kerumunan semasa pandemi Covid-19, harus ditindak, bukan cuma pihaknya. 

"Ini ada dasarnya equallity before the law, kita mau kepada aparat keamanan yaitu undang-undang (UU) yang digunakan pihak kepolisian kan UU 6 Tahun 2018, pasal 7 jelas di situ setiap orang berhak dapat perlakuan sama, kami di sini panitia DPP FPI dan juga mungkin siapapun yang nanti dikenakan minta pasal 7 ditegakkan, juga UU 1945 pasal 27 dan pasal 28d mengenai kesetaraan di hadapan hukum," tandasnya. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0