Pakar Hukum Sebut Pengesahan UU Cipta Kerja Dikebut Karena Takut Demo Buruh

Proses pengesahan UU Cipta Kerja setebal 812 halaman juga dinilai tidak logis karena hanya dibahas dalam 64 pertemuan
Ramses Rianto Manurung - Nasional,Sabtu, 17-10-2020 17:17 WIB
Pakar Hukum Sebut Pengesahan UU Cipta Kerja Dikebut Karena Takut Demo Buruh
Aksi unjuk rasa elemen buruh menolak UU Cipta Kerja/ist

Jakarta, Nusantaratv.com-Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja terburu-buru lantaran takut adanya demo besar-besaran dari elemen buruh. 

Diketahui, sidang paripurna DPR RI sedianya dilaksanakan pada 8 Oktober 2020. Mendadak sidang dipercepat menjadi 5 Oktober 2020 dengan alasam banyak pegawai dan anggota dewan terinfeksi covid-19. Rapat paripurna tersebut juga mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

‎”Makanya dimajukan takut buruh demo. Ini sangat melanggar moralitas,” ujar Bivitri dalam diskusi yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Sabtu (17/10).

Baca juga: Dukung UU Ciptaker, Kadin: Lihat Orang yang Belum Kerja!

Menurut Bivitri sangat tidak logis hanya dalam 64 kali pertemuan, DPR sudah mengesahkan UU setebal 812 halaman tersebut. Sehingga wajar banyak pihak yang menyebut proses pengesahan UU Cipta Kerja sangat terburu-buru.

“Memang diklaim ada 64 kali pertemuan. Tapi, 812 halaman tersebut apakah cukup dengan 64 kali pertemuan,” ungkap Bivitri.

Bivitri sendiri sudah tidak setuju adanya Omnibus Law Cipta Kerja sejak Oktober 2019 silam. Namun, penolakannya tersebut tidak didengar oleh pemerintah dan DPR. 

“Kami dari bulan Oktober 2019 sudah memperhatikan, kita bersuara tapi diabaikan,” ungkapnya.

Bivitri menambahkan dalam hukum tata negara harus tidak mudah percaya terhadap produk UU. Karena semuanya harus dilihat secara detail. UU Omnibus Law Cipta Kerja menurutnya belum terlalu dibutuhkan di masyarakat.

“Jadi kalau pemerintah bilang hoaks jangan percaya itu hoaks,” pungkasnya.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0