Ombudsman Minta Polri Persuasif dan Humanis Saat Kawal Demo Tolak UU Cipta Kerja

Ombudsman RI juga sudah melayangkan surat kepada Kapolri
Arfa Gandhi - Nasional,Kamis, 15-10-2020 21:25 WIB
Ombudsman Minta Polri Persuasif dan Humanis Saat Kawal Demo Tolak UU Cipta Kerja
Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai, meminta kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah agar mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam mengawal unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Seperti diketahui, penolakan UU Omnibus law Cipata Kerja terus berlanjut disejumlah daerah. Bahkan, bentrok massa dan pihak kepolisian pun tak terhindarkan.

Untuk itu, Ombudsman RI juga sudah melayangkan surat kepada Kapolri terkait hal tersebut agar Polri dapat merumuskan perencanaan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional.

Surat terseut bernomor B/1682/LM.12/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, dimana Ketua Ombudsman RI menyampaikan, penyampaian aspirasi oleh masyarakat dijamin UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selain itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang juga wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU.

Salah satunya, dalam hal pengamanan dan penanganan kegiatan unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban.

Namun, lanjut Amzulian jika pendekatan persuasif tak dapat dijalankan dan situasi tak terkendali, Polri dapat merumuskan perencanaan cara bertindak. Hal ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan fungsi intelijen dalam hal mengukur potensi gangguan, termasuk deteksi dini ancaman gangguan keamanan ketertiban masyarakat.

"Selain itu juga melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap Komandan Satuan Kepolisian. Di samping itu perlu memastikan perlindungan aparat dalam menjalankan tugasnya, serta melakukan rotasi personel untuk menghindari kelelahan," kata Amzulian di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0