Nasabah Indosurya: Skema Perdamaian Nggak Masuk Akal!

Kreditur menilai skema perdamaian tak masuk akal secara hitung-hitungan
Mochammad Rizki - Nasional,Kamis, 02-07-2020 13:09 WIB
Nasabah Indosurya: Skema Perdamaian Nggak Masuk Akal!
Usai sidang PKPU Indosurya.

Jakarta, Nusantaratv.com - "Tolak skema perdamaian! Skema nggak masuk akal!" teriak seorang perempuan di ruang sidang Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2020). 

Perempuan berkulit putih tersebut, berseru dalam sidang perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Koperasi Simpan-Pinjam (KSP) Indosurya Cipta. 

Baca juga: Sidang PKPU Ditunda, Hakim Minta Indosurya Lengkapi Proposal 

Pernyataan spontan dilontarkan, kala wanita itu menyikapi proposal perdamaian yang ditawarkan pihak Indosurya.

KSP Indosurya diketahui mengalami gagal bayar kepada nasabahnya senilai triliunan rupiah. Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan status PKPU bagi koperasi tersebut. 

Bukan hanya satu orang yang mempersoalkan tawaran perdamaian Indosurya. Dari belasan orang kreditur maupun kuasa hukumnya, yang diberikan kesempatan hakim pengawas PKPU menyampaikan tanggapan, mayoritas mengkritisi proposal. 

Salah satunya tim kuasa hukum Aliansi Korban KSP Indosurya Cipta (AKI), Andra Reinhard Pasaribu. 

Ia meminta seluruh yang dijanjikan Koperasi untuk melunasi kewajibannya, memiliki jaminan atau hitung-hitungan yang masuk akal. 

Sebab, menurutnya tak mungkin lagi Indosurya sanggup membayar utang triliunan rupiah, karena tak ada lagi investor, nasabah maupun masyarakat yang percaya dengan Koperasi. 

"Anggota mana yang mau top up sampai Rp 14 triliun? Tidak mungkin ada, karena kepercayaan masyarakat sudah tidak ada terhadap KSP Indosurya," kata dia. 

Senada, Tentri, perwakilan 28 kreditur, meminta Indosurya turut memberikan laporan keuangannya dan daftar aset. 

"Agar klien menilai proposal perdamaian yang ditawarkan masuk akal, atau bisa direalisasikan," tuturnya. 

Bukan hanya itu, pihaknya pun meminta down payment (DP) atau uang muka pelunasan utang sebesar 50 persen terlebih dahulu, jika perdamaian hendak tercapai. Tuntutan Tentri dan kliennya pun direspons positif mayoritas kreditur. 

"Setuju!" teriak kreditur serempak, yang diakhiri dengan tepuk tangan meriah. 

Hakim pengawas PKPU sendiri akhirnya memutuskan menunda sidang hingga Senin (6/7/2020). Hakim meminta debitur mempersiapkan materi-materi yang diminta kreditur. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0