KPK Periksa Anggota DPRD Sumut

Pemeriksaan yang dilakukan di ruangan Polres Asahan ini merupakan pengembangan dari kasus Bupati Labura Kharuddin Syah alias...
Ramses Rianto Manurung - Nasional,Kamis, 12-11-2020 22:25 WIB
KPK Periksa Anggota DPRD Sumut
Gedung KPK Jakarta/ist

Asahan, Nusantaratv.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Sumut Dedi Iskandar dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Kamis (12/11/2020).

Pemeriksaan yang dilakukan di ruangan Polres Asahan ini merupakan pengembangan dari kasus Bupati Labura Kharuddin Syah alias Buyung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK.

Ada enam orang yang diperiksa termasuk Dedi Iskandar.

Saat dikonfirmasi, Jubir KPK Ali Fikri  membenarkan ada pemeriksaan terhadap enam saksi oleh KPK.

"Iya benar," ujarnya Kamis(12/11/2020).

Ia membeberkan nama-nama saksi yang diperiksa oleh penyidik, antara lain, 
Dedi Iskandar, SE Selaku Anggota DPRD Provinsi Sumut, Ferdiansyah Hasibuan selaku Karyawan swasta, Chairul Saleh selaku staf ahli, Franky Liwijaya, SH selaku Swasta/Kontraktor, Zulfikar selaku Wiraswasta dan Edy Haflan selaku Wiraswasta," beber Ali.

Diketahui, KPK resmi menahan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Kharuddin Syah alias Buyung.

Kharuddin Syah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

Baca juga: Kelamaan, Polisi Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Korupsi Asabri!

Selain Buyung, penyidik KPK juga menetapkan satu orang tersangka lainnya, yakni Puji Suhartono selaku pihak swasta. Puji merupakan Wakil Bendahara Umum PPP periode 2016-2019.

"Iya, benar beliau (Bupati Labura Buyung) telah ditahan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkat WhatsApp, saat gelar konferensi pers, Selasa (10/11/2020).

Ia mengatakan, penahanan ini dilakukan terkait dengan perkembangan lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi pengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Atas perbuatannya, Buyung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0