Tolak Vaksin Covid-19, Siap-siap Rogoh Kocek Rp5 Juta

Perda Nomor 2 Tahun 2020 Sempat Menjadi Sorotan Lantaran Terjadinya Pelanggaran Protokol Kesehatan dengan Munculnya Kerumunan...
Adiantoro - Nasional,Jumat, 20-11-2020 16:40 WIB
Tolak Vaksin Covid-19, Siap-siap Rogoh Kocek Rp5 Juta
Ilustrasi. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Perda itu mengatur soal sanksi bagi penolak tes dan vaksin terkait Covid-19.

Berdasarkan Pasal 29, masyarakat yang menolak melakukan rapid test atau swab test Covid-19 menggunakan metode PCR dapat dikenakan denda maksimal Rp5 juta.

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) - demkian bunyi Pasal 29, yang dikutip Nusantaratv.com, Jumat (20/11/2020).

Ketentuan pidana selanjutnya, bagi warga yang menolak divaksin atau diobati maka dapat dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp5 juta.

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) - lanjut Pasal 30 Perda tersebut. 

Baca Juga: Interpelasi Anies, Wakil Ketua DPRD DKI: PSI Cari Panggung

Sedangkan bagi warga Ibu Kota yang telah dinyatakan positif Covid-19 wajib melaksanakan isolasi mandiri di tempat yang telah ditentukan, baik di rumah sakit (RS) rujukan maupun di hotel hingga wisma.

Jika pasien tersebut menolak melakukan isolasi mandiri, petugas kesehatan bisa menjemput paksa pasien tersebut. Selanjutnya, jika pasien melarikan diri dari tempat isolasi, maka mereka akan dikenakan denda administratif.

Setiap orang terkonfirmasi Covid-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta - bunyi Pasal 32 Perda tersebut.

Perda Nomor 2 Tahun 2020 itu juga mengatur sejumlah kewenangan di antaranya yakni melaksanakan upaya terpadu penanggulangan Covid-19, melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi, dan pengobatan terhadap penderita.

Pemprov DKI dalam upaya penanggulangan Covid-19 juga berwenang melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat, serta melakukan penegakan disiplin kepatuhan protokol pencegahan Covid-19 - bunyi Pasal 6 poin C dan D.

Diketahui, Perda ini sempat menjadi sorotan lantaran terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dengan munculnya kerumunan massa di pernikahan putri keempat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Syarifah Najwa Shihab dengan Irfan Alaidrus, di Petamburan, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Sabtu (14/11/2020).

Bahkan, kerumunan massa Habib Rizieq itu membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya. Mereka dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan terhadap massa pendukung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq.

Tak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah diminta klarifikasi terkait kerumunan massa Habib Rizieq. Anies menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama kurang lebih 9,5 jam. 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0