Tetap Kukuh Tolak UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden dan DPR Lakukan Kajian

Menurut Said Iqbal ada cacat formil saat proses pembahasan dari draf sampai dengan disahkan di Paripurna DPR RI.
Ramses Rianto Manurung - Nasional,Selasa, 20-10-2020 20:24 WIB
Tetap Kukuh Tolak UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden dan DPR Lakukan Kajian
Aksi unjuk rasa KSPI/ist

Jakarta, Nusantaratv.com-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap kukuh pada pendiriannya menolak disahkannya Undang Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. 

Ketua KSPI, Said Iqbal menegaskan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah meminta Presiden dan DPR RI untuk melakukan eksekutif review dan legislatif review.

Langkah lainnya, kata Said, KSPI akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) baik itu uji formil maupun uji materiil. Adapun untuk uji materi tentu ialah untuk klaster ketenagakerjaan sedangkan untuk uji formil ditegaskan 

Menurut Said Iqbal ada cacat formil saat proses pembahasan dari draf sampai dengan disahkan di Paripurna DPR RI.

Baca juga: KSPI: KHL Bertambah, Tapi Buruh Tetap Miskin!

"Beberapa cacat formil itu misal berkembangnya lima versi jumlah halaman dan dimajukannya sidang paripurna menjadi tanggal 5 Oktober dari sebelumnya tanggal 8 Oktober dan tidak ada pembahasan publik," kata Said Iqbal, Selasa (20/10).

Adapun untuk Uji Materi akan difokuskan ke klaster Ketenagakerjaan. Dimana ada 10 isu yang akan dibawa diantaranya PHK, upah minimum, outsourcing, karyawan kontrak dan lainnya.

Said Iqbal menambahkan disamping akan melakukan judicial review, langkah kedua KSPI juga akan melakukan lanjutan aksi-aksi masa di daerah maupun di nasional secara terukur, terarah dan juga konstitusional sebelum melakukan judicial review ke MK.

"Ketiga kami juga minta Presiden dan DPR untuk melakukan eksekutif review atau legislatif review," imbuhnya.

Terakhir KSPI akan menyandingkan UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nantinya akan dibuat sandingan mana saja pasal-pasal yang merugikan bagi buruh/pekerja.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0