Pemerintah Paparkan 7 langkah Strategis Tangani Papua, Efektif?

Sejumlah langkah besar telah dilakukan berbagai perspektif sejak era otonomi khusus pada tahun 2001, baik yang ditempuh...
Raymond - Nasional,Jumat, 04-12-2020 10:05 WIB
Pemerintah Paparkan 7 langkah Strategis Tangani Papua, Efektif?
ilustrasi

Nusantaratv.com - Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, bahwa otonomi khusus (otsus) yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 berhasil menurunkan angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat.

“Sejumlah langkah besar telah dilakukan berbagai perspektif sejak era otonomi khusus pada tahun 2001, baik yang ditempuh pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya, dikutip dari keterangan persnya hari ini.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya, terdapat tujuh langkah strategis.

Pertama, pemerintah sepakat, bahwa otsus sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomo Khusus bagi provinsi Papua adalah langkah asimetris, afirmatif, dan kontekstual dalam mengelola pembangunan.

Kedua, otsus telah mendorong desentralisasi politik yang membuka ruang bagi orang asli Papua untuk berperan serta dalam pemerintahan daerah.

“Artinya, kewenangan untuk mengelola pembangunan telah berada di tangan masyarakat Papua, sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal,” jelasnya.

Sementara yang Ketiga, otsus menjadi panduan pemerintah dalam desain khusus pembangunan Papua yang bersifat percepatan, melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang terbaru.

Keempat, langkah presiden Joko Widodo melalui adopsi pendekatan kulturan wilayah adat dan ekologis dalam perencanaan pembangunan nasional, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RP JMN 2020-2024.

Kelima, komitmen untuk memberdayakan OAP dalam ruang publik, baik di jajaran kementerian/lembaga TNI/Polri serta BUMN.

“Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang mendorong keberpihakan kementerian /lembagadan pemerintah dalam rangkapeningkatan kapasitas pelaku ysaha Papua,” tambahnya.

Sedangkan yang Keenam, pemerintah juga menetapkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2020 yang diundur ke Oktober 2021 sebagai upaya mitigasi pandemi covid-19.

Ketujuh, berbagai pendekatan strategi dan lebijakan yang bersifat holistik dan afirmatif untuk Papua didasarkan dengan kondisi global yang berlangsung, baik adaptasi perubahan iklim, ketahanan bencana, gender serta inklusi sosial.

“Pemerintah bersifat terbuka untuk mendengar berbagai saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk mengelola pembangunan di Tanah Papua,” tutupnya.

 

 

 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0