Omnibus Law Jadi Sorotan, Sofyan Djalil Sebut Negeri Ini Terlalu Banyak Aturan!

Kehadiran Omnibus Law UU Cipta Kerja Bukan Menambah Aturan Baru.
Adiantoro - Nasional,Minggu, 18-10-2020 13:28 WIB
Omnibus Law Jadi Sorotan, Sofyan Djalil Sebut Negeri Ini Terlalu Banyak Aturan!
Sfyan Djalil. (Screenshot YouTube Deddy Corbuzier)

Jakarta, Nusantaratv.com - Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir usai disahkan DPR menjadi UU beberapa waktu lalu.

Alhasil, aksi penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker dilakukan elemen buruh, pekerja dan mahasiswa di sejumlah daerah yang berakhir ricuh.

Mereka menilai UU kontroversial tersebut menghilangkan beberapa hak spesial dari seorang pekerja, terlalu memberikan keuntungan kepada pihak asing, serta bisa menyengsarakan kaum buruh di masa depan.

Di sisi lain, sorotan juga ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil. Sebab, menteri asal Aceh itu merupakan pihak pencetus UU Omnibus Law.

Menurutnya, Omnibus Law UU Cipta Kerja memiliki tujuan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Dia juga mengungkapkan jika aturan-aturan di Indonesia banyak yang saling bertentangan sehingga perlu diselaraskan melalui Omnibus Law.

Baca Juga: BEM SI Akan Gelar Aksi Terkait Peringatan 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf!

Saya mengetahui karena masalahnya di negeri ini terlalu banyak aturan - kata Sofyan Djalil di akun YouTube Deddy Corbuzier, pada Jumat (16/10/2020).

Lebih lanjut, Sofyan Djalil mengungkapkan jika pihaknya pernah menghitung ada sekitar 42 ribu aturan yang saling bertentangan.

Peraturan itu satu sama lain bertentangan, yang satu sama lain menjegal, yang kadang menurut undang-undang ini benar, undang-undang lain tidak benar - imbuhnya.

Terlebih, kata mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014-2015) itu, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang dipenjara hanya karena menjalankan perintah penugasan seperti mensertifikasi tanah.

Orang-orang BPN (Badan Pertanahan Nasional) banyak masuk penjara karena gara-gara menyertifikasi tanah yang tadinya itu benar semua, tapi menurut ketentuan kehutanan itu tanah kawasan hutan. Dan batas kawasan hutan ini adalah agak arbitrary (bebas) - imbuh Sofyan Djalil.

Dia juga mengaku sempat menghadapi situasi tersebut sehingga hampir memenjarakan serta memecat beberapa orang. Namun, hal itu tidak dilakukannya hanya karena terdapat perbedaan terhadap UU.

Hal ini terjadi karena adanya kekacauan undang-undang yang menurutnya bisa diselaraskan dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Dia juga menegaskan jika kehadiran Omnibus Law bukan menambah aturan baru, namun diklaim dapat meringkas semua Undang-Undang yang lama.

Satu Undang-Undang yang sekarang ini (UU Cipta Kerja) meluruskan, membereskan, menyinkronkan 79 UU. Jadi, 79 UU yang saling bertentangan ini kita bereskan dengan sebuah Omnibus Law - tukas mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (2004-2007) itu.


 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0