Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, ICW Pernah Sarankan Hal Ini ke Jokowi

Penting untuk ditegaskan bahwa seluruh pasal yang disepakati oleh DPR bersama pemerintah dipastikan akan memperlemah KPK...
Raymond - Nasional,Rabu, 25-11-2020 08:50 WIB
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, ICW Pernah Sarankan Hal Ini ke Jokowi
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana

Nusantaratv.com - Penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo menjadi sorotan publik. Tentunya hal peristiwa ini menambah daftar penangkapan terhadap menteri kabiner Jokowi yang dilakukan oleh lembaga antirasuah itu.

Jauh sebelumnya, ada beberapa menteri kabinet Jokowi yang juga ditangkap KPK. Ketiganya yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebelumnya menjadi saksi di Sidang Tipikor dalam kasus dugaan suap dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, ada Idrus Marham, karena tersandung kasus korupsi PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Partai Golkar ini diduga berperan dalam pemberian uang suap terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Menurut KPK, Idrus berperan mendorong agar Eni menerima uang Rp 4 miliar pada November dan Desember 2017, serta Rp 2,2 miliar pada Maret dan Juni 2018.

Semua uang itu diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Eni Maulani Saragih sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Eni diduga menerima suap atas kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Commitment fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Johannes sebagai tersangka karena memberikan suap kepada Eni. Menurut KPK, dalam pengembangan penyidikan diketahui bahwa Idrus ikut membantu dan bersama-sama dengan Eni Maulani menerima suap. Adapun, Idrus dijanjikan uang 1,5 juta dollar AS oleh Johannes Budisutrisno. 

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi resmi berlaku 17 Oktober 2019 lalu. Namub demikian, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai terdapat sejumlah pasal kontroversial yang bisa menimbulkan kekacauan hukum.

Menanggapi hal ini, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan bahwa, beberapa ketentuan baru seperti tidak adanya pasal peralihan, adanya dewan pengawas, izin penindakan kepada dewan pengawas dan lain sebagainya dinilai sejumlah pengamat hukum bisa membuat KPK pincang.

“Penting untuk ditegaskan bahwa seluruh pasal yang disepakati oleh DPR bersama pemerintah dipastikan akan memperlemah KPK dan mengembalikan pemberantasan korupsi ke jalur lambat,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10).

Kurnia juga menyesali sikap Presiden Joko Widodo yang tak kunjung juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Padahal, banyak pihak yang sudah mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Perppu tersebut.

“Padahal dengan Perppu KPK, Presiden bisa dianggap melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi,” tukasnya.

 

 

 

 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0