Mendagri Klaim Beri Teguran ke 83 Kepala Daerah Soal Kerumunan Massa

Setelah penetapan pasangan calon, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tidak terlalu signifikan
Raymond - Nasional,Kamis, 19-11-2020 13:15 WIB
Mendagri Klaim Beri Teguran ke 83 Kepala Daerah Soal Kerumunan Massa
Tito Karnavian

Nusantaratv.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memastikan bahwa pihaknya telah melakukan teguran kepada kepala daerah yang terlibat kerumunan massa. Tentunya, teguran tersebut masih dalam hal rangkaian Pilkada 2020.

"Kemendagri telah memberikan teguran kepada kepala daerah yang ikut dalam kerumunan atau tidak mencegah kerumunan. Itu ada 83 kepala daerah sudah kita berikan teguran secara tertulis," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.

Ia mengatakan, bahwa setelah penetapan pasangan calon, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, pihaknya bersikap tegas terhadap kepala daerah yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

Adapun sejauh ini menurutnya, pelaksanaan pilkada berjalan lancar, baik dari sisi data pemilih, maupun tahapan lainnya. Misalnya, tahapan verifikasi faktual yang rawan penularan berjalan lancar. Begitu juga potensi kerumunan lainnya di saat coklit pada tahapan pemutakhiran data pemilih bisa diatasi.

"Memang yang terjadi kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, yang sudah kami sampaikan persoalan utamanya adalah pemberlakuan PKPU Nomor 13 tanggal 1 September memberi ruang yang sangat sempit untuk sosialisasi dan koordinasi yang melibatkan jaringan semua daerah Forkopimda dan lain-lain," tambahnya.

Sosok yang juga merupakan mantan Kapolri ini menambahkan, pihaknya juga akanmelakukan monitoring harian. Begitu pun dengan Satgas Covid-19. Hasil monitoring ini lantas dibagikan antara satu elemen ke elemen lain. Sehingga masing-masing elemen bisa mendapatkan rekonsiliasi data apa yang terjadi hari itu. Data apa saja pelanggarannya. Dan data apa saja tindakannya serta lainnya.

"Jadi ini mekanisme kontrol, pengawasan tahapan-tahapan Pilkada. Selain itu dari awal kita meminta KPU untuk memasukkan tema sentral, yaitu adalah tema mengenai peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi daerah masing-masing," tutupnya.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0