KPK Setor Uang Korupsi dari Pejabat Kementerian PUPR

KPK telah setorkan seluruh uang pengganti terpidana atas nama Elfin MZ Muchtar
Raymond - Nasional,Senin, 23-11-2020 13:25 WIB
KPK Setor Uang Korupsi dari Pejabat Kementerian PUPR
Gedung KPK

Nusantaratv.com - Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, bahwa pihaknya hari ini telah menyetor uang sebesar Rp2,3 miliar ke kas negara. Adapun uang tersebut berasal dari kasus suap  proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

Dimana dalam kasus itu melibatkan mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Elfin MZ Muchtar. Adapun dalam amar putusannya, Elfin diwajibkan membayar uang pengganti selain pidana badan. 

"KPK telah setorkan seluruh uang pengganti terpidana atas nama Elfin MZ Muchtar," tegasnya hari ini kepada wartawan, di Jakarta.

Selain itu, Elfin juga membayar uang pengganti secara bertahap, yakni pertama pada 1 Juli 2020 sebesar Rp300 juta, kemudian 1 Juli 2020 Rp300 juta, lalu pada 22 September 2020 sebesar Rp1 miliar, dan 12 November 2020 sebesar Rp765 juta.

"KPK tidak hanya menuntut pidana penjara sebagai bagian efek jera pelaku korupsi namun juga terus berupaya menyelesaikan tagihan denda dan uang pengganti kepada para koruptor sebagai bagian upaya maksimal pemasukan ke kas negara dari hasil asset recovery Tipikor," tegas Ali.

Seperti diketahui, Elfin MZ Muchtar divonis 4 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Elfin terbukti menerima suap dari kontraktor Robi Okta Fahlevi.

"Amar putusan pidana penjara 4 tahun, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengutip amar putusan, Selasa (28/4/2020) lalu.

Tak hanya itu, Elfin juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp2.365.000.000. Jika tidak dibayar, maka Elfin harus menggantinya dengan hukuman penjara selama 8 bulan.

Ali menjelaskan, bahwa permintaan Elfin untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum atau justice collaborator (JC) ditolak hakim. "JC terdakwa ditolak majelis hakim," kata Ali.

Atas putusan tersebut, baik jaksa penuntut umum pada KPK maupun penasihat hukum Elfin sama-sama menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu sebelum upaya banding.

Sidang terhadap Elfin dilakukan secara virtual di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang. Jaksa penuntut umum di Gedung Merah Putih KPK, penasihat hukum di kantornya, dan terdakwa di Rutan Palembang.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0