Ketua KPK: Pilkada Pintu Masuk Munculnya Korupsi

Sekitar 143 Kepala Daerah, Terdiri Dari 21 Gubernur, 122 Bupati dan Wali Kota yang Telah Didakwa KPK.
Adiantoro - Nasional,Rabu, 11-11-2020 08:25 WIB
Ketua KPK: Pilkada Pintu Masuk Munculnya Korupsi
Ilustrasi. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pilkada serentak dihelat pada 9 Desember 2020. Gelaran pesta demokrasi itu dinilai dapat menjadi pintu masuk timbulnya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, di Batam, Selasa (10/11/2020). Dia mengungkapkan pengusutan laporan dugaan korupsi kepala daerah tetap berlangsung, meski sejumlah daerah sedang melaksanakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

Hukum dan politik adalah dua rel yang berbeda. Politik Pilkada sedang berlangsung, tapi bukan berarti proses penegakan hukum tak berjalan. Jangan anggap hukum berhenti di saat Pilkada. Penegakan hukum tidak akan terganggu oleh pelaksanaan Pilkada - ujar Firli dalam pembekalan Calon Kepala Daerah (Cakada).

Berdasarkan data lembaga antirasuah per Oktober 2020, tak kurang 143 kepala daerah, terdiri atas 21 gubernur serta 122 bupati dan wali kota yang telah didakwa KPK. Untuk itu, Firli memastikan pihaknya tidak akan mandek melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah, meski Pilkada tengah berproses.

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (2017-2018) itu, menyebut pelaksanaan Pilkada dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah.

Jangan sampai ketika Cakada sudah terpilih sebagai pemimpin daerah, beberapa waktu kemudian kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi - urainya.

Karena itu, lanjut Firli, sejak awal pemilihan, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan. Salah satunya, ungkap Firli, benturan kepentingan dalam pendanaan Pilkada.

Survei KPK pada 2018 memperlihatkan adanya 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan pilkada - jelas mantan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri itu.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, hadirnya donatur disebabkan kebutuhan biaya Pilkada lebih besar ketimbang kemampuan harta Cakada untuk mencukupi pembiayaan Pilkada.

Sumbangan donatur berkonsekuensi kepada pretensi para sponsor tersebut untuk mendapatkan kemudahan perizinan menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya - tukas Firli.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0