Ketemu Jokowi, Muhammadiyah Saran Pelaksanaan UU Ciptaker Ditunda

Hal ini demi situasi yang kondusif
Mochammad Rizki - Nasional,Rabu, 21-10-2020 18:36 WIB
Ketemu Jokowi, Muhammadiyah Saran Pelaksanaan UU Ciptaker Ditunda
Kantor Muhammadiyah.

Jakarta, Nusantaratv.com - Muhammadiyah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Hal ini disampaikan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, saat bertemu Jokowi, Rabu (21/10/2020) siang. 

Baca juga: Tetap Kukuh Tolak UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden dan DPR Lakukan Kajian 

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan secara panjang-lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat," ujar Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. 

Jokowi sendiri, kata Mu'ti menegaskan takkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). 

Meski begitu, menurutnya Jokowi terbuka terhadap masukan dari semua pihak.

"Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan perppu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah. Presiden mengakui komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki," tutur Mu'ti.

Muhammadiyah pun mengapresiasi sikap Jokowi yang membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, menyikapi UU Cipta Kerja. 

Karenanya, demi menciptakan situasi kondusif, Muhammadiyah menyarankan Jokowi menunda pelaksanaan omnibus law itu. 

"Terkait dengan UU Cipta Kerja, PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden. Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, PP Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku. Di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya. Terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan saksama," tandas Mu'ti.

Turut hadir dalam pertemuan, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Sutrisno Raharjo, Mensesneg Pratikno, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0