JPU Desak Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan Brigjen Pol Pratesijo Utomo

Menolak eksepsi penasihat hukum Terdakwa Prasetijo Utomo. Serta melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa...
Raymond - Nasional,Jumat, 23-10-2020 22:00 WIB
JPU Desak Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan Brigjen Pol Pratesijo Utomo
Brigjen Pol Pratesijo Utomo.

Nusantaratv.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendesak majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus pembuatan surat jalan palsu untuk terpidana Djoko Tjandra.

Selain itu, Jaksa juga meminta agat majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri  Brigjen Pol Pratesijo Utomo.

"Menolak eksepsi penasihat hukum Terdakwa Prasetijo Utomo. Serta melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Prasetijo Utomo," kata Jaksa Yeni Trimulyani di PN Jaktim, Jumat (23/10/2020).

Ia menegaskan, bahwa surat dakwaan yang disusun pihaknya terhadap Prasetijo telah memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yakni pembuatan dokumen palsu.

Dengan demikian, jaksa menilai, Prasetijo dan tim kuasa hukumnya tidak membaca dengan cermat surat dakwaan yang telah disampaikan JPU dalam persidangan Selasa (13/10/2020) lalu.

"Tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat. Kami tidak sependapat dengan pengacara terdakwa," tambah Yeni.

Yeni juga menyebutkan, bahwa surat dakwaan tersebut telah cermat, jelas dan lengkap dengan menunjukkan waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan. Untuk itu, jaksa menilai proses persidangan sudah selayaknya dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara.

"Bahwa dalam surat dakwaan tersebut telah dijelaskan unsur-unsur secara objektif dan subjektif. Dimana unsur objektif yaitu, mengenai lingkup atau macam tindak pidana dan cara cara terdakwa melakukan. Sedangkan unsur subjektif yaitu pasal penanggung jawab pidana menurut hukum," pungkasnya.

Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo telah melakukan tiga tindak pidana terkait skandal pelarian buronan dan terpidana perkara cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra. Surat dakwaan Prasetijo disampaikan Jaksa dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020).

Dimana dalam dakwaan pertama, Prasetijo didakwa telah melakukan menyuruh, hingga turut serta dalam membuat surat palsu untuk Djoko Tjandra. Surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, hingga surat rekomendasi kesehatan itu kemudian dipergunakan Djoko Tjandra untuk keluar masuk Indonesia. Padahal, Djoko Tjandra telah menjadi buronan sejak 2009 silam.

"Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian," kata jaksa, saat itu.

Adapun perbuatan Prasetijo membuat dan menggunakan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, hingga surat rekomendasi kesehatan untuk kepentingan Djoko Tjandra tersebut telah merugikan institusi Polri secara immateriil. Jaksa juga menyebut bahwa Prasetijo telah mencoreng nama baik Polri.

"Karena hal itu mencederai dan/atau mencoreng nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Pusdokkes Polri pada khususnya, mengingat saksi Djoko Tjandra adalah terpidana perkara korupsi dan menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009, yang mana seolah-olah Polri khususnya Biro Korwas PPNS telah memfasilitasi perjalanan, seperti layaknya perjalanan dinas yang dilakukan oleh orang bukan anggota Polri," tegas jaksa.

Tak hanya Polri, perbuatan Prasetijo juga merugikan otoritas Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dan Bandara Supadio, Pontianak secara immateriil. Hal ini lantaran, terdapat tindakan memanipulasi petugas dengan menggunakan surat yang tidak benar.

Atas perbuatannya, Prasetijo didakwa telah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Prasetijo didakwa melanggar Pasal 426 ayat (1) KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0